JAYAPURA - Kejadian yang mengoyak kebatinan prajurit TNI di Papua dengan tewasnya 8 anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak juga mengundang keprihatinan para tokoh agama maupun tokoh politik di Papua.
Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengaku prihatin dengan kejadian ini. "Saya prihatin ikut berduka," ucapnya melalui ponsel.
Menurutnya, situasi ini sudah lama terjadi dan yang selalu menjadi korban adalah TNI, Polri atau masyarakat sipil. Baginya hal ini menjadi tanggungjawab negara, bukan sekedar tanggungjawab pemerintah daerah, mengingat akar masalahnya erat kaitan dengan persoalan ideologi.
"Sejak tahun 2004 mereka (TNI,red) hadir di Puncak Jaya, dan berbagai pendekatan sudah dilakukan, tapi tetap saja ada (penembakan,red)," katanya.
Timotius melihat motif aksi penyerangan itu bervariasi. Ada yang murni ideologi, namun ada juga yang hanya ingin mencari sensasi agar eksistensinya diakui.
Pria yang dulunya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya ini menyebut bahwa sejatinya kelompok ini tidak tersebar merata. Hanya berapa kampung yang dijadikan tempat tinggal. Namun yang jadi soal adalah bagaimana pemerintah bisa mengubah pemahaman yang berseberangan itu.
Dikatakannya, konsep atau pikiran Pemkab Puncak Jaya sudah bagus, tinggal bagaimana memback up. Timotius juga mengaku ingin terlibat langsung dalam penyelesaian konflik selama ini. Namun karena tak memiliki dana cukup akhirnya hanya bisa memonitor dari jauh.
"Seharusnya MRP ada di lapangan. MRP harus ada di depan ketika terjadi seperti ini. Tapi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan membuat 2 tahun kami menderita. Bagaimana konflik di daerah mau kami mediasi, kalau tidak didukung dengan pembiayaan. Ini membuat kami tak banyak bergerak padahal seharusnya kami yang dahulu tiba di daerah konflik tadi," bebernya.
Dari penyampaian Timotius, ia mensinyalir ada dalang di balik semua ini. "Pasti ada pihak ketiga, tapi saya tidak berbicara dari mana tapi ada kelompok yang menginginkan terjadi gejolak dan kami pernah punya catatan siapa yang menggerakkan itu," bebernya.
Salah satu anggota DPR RI perwakilan Papua, Diaz Gwijangge mengungkapkan bahwa dari sisi kemanusiaan ini sebuah duka mendalam dan seharunya yang tak perlu terjadi. Jika dikaitkan soal politik, menurutnya, konflik kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya dan sekitarnya selama ini sering berpotensi konflik bersenjata. Yang menjadi penting adalah bagaimana rakyat dan pemerintah bersama-sama menghentikan kekerasan yang berkepanjangan di Papua.
Gwijangge menyatakan, rakyat sudah membuka diri untuk dialog namun pemerintah pusat belum merespon. "Pemerintah pusat perlu ambil andil," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Sinode GIDI Papua, Pendeta Lipiyus Biniluk,S.Th mengajak masyarakat untuk membantu aparat memerangi semua bentuk kekerasan. Jika ada hal yang dicurigai ataupun ada pihak tak dikenal memprovokasi masyarakat maka sebaiknya dilaporkan. "Jaga keamanan bersama dan bila ada orang yang dicurigai silahkan lapor ke keamanan. Kami selama ini sudah menjaga situasi dengan tapi ini tiba-tiba ini muncul," sesalnya.
Namun Pdt. Lipiyus mewanti agar pihak keamanan mewaspadai proses Pemilukada di Puncak. Ia menyarankan agenda tersebut dijaga ketat agar tak ada ekses yang merugikan karena dari sleuruh kandidat pasti ada yang kalah.
Pendeta Max Demetouw dari Jaringan Doa Regional Papua mengutuk tindakan tak manusiawi yang dilakukan di Puncak Jaya dan Puncak. Baginya TNI-Polri tengah berupaya untuk menciptakan daerah pegunungan selalu kondusif dengan merangkul rakyat.
Namun masih saja ada pihak yang tak sejalan dan melakukan perbuatan yang sesungguhnya dilarang agama. "Nyawa setiap orang adalah milik Tuhan dan hanya Tuhan yang boleh mengambil, manusia harus memahami ini," tandasnya. (ade)
Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengaku prihatin dengan kejadian ini. "Saya prihatin ikut berduka," ucapnya melalui ponsel.
Menurutnya, situasi ini sudah lama terjadi dan yang selalu menjadi korban adalah TNI, Polri atau masyarakat sipil. Baginya hal ini menjadi tanggungjawab negara, bukan sekedar tanggungjawab pemerintah daerah, mengingat akar masalahnya erat kaitan dengan persoalan ideologi.
"Sejak tahun 2004 mereka (TNI,red) hadir di Puncak Jaya, dan berbagai pendekatan sudah dilakukan, tapi tetap saja ada (penembakan,red)," katanya.
Timotius melihat motif aksi penyerangan itu bervariasi. Ada yang murni ideologi, namun ada juga yang hanya ingin mencari sensasi agar eksistensinya diakui.
Pria yang dulunya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya ini menyebut bahwa sejatinya kelompok ini tidak tersebar merata. Hanya berapa kampung yang dijadikan tempat tinggal. Namun yang jadi soal adalah bagaimana pemerintah bisa mengubah pemahaman yang berseberangan itu.
Dikatakannya, konsep atau pikiran Pemkab Puncak Jaya sudah bagus, tinggal bagaimana memback up. Timotius juga mengaku ingin terlibat langsung dalam penyelesaian konflik selama ini. Namun karena tak memiliki dana cukup akhirnya hanya bisa memonitor dari jauh.
"Seharusnya MRP ada di lapangan. MRP harus ada di depan ketika terjadi seperti ini. Tapi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan membuat 2 tahun kami menderita. Bagaimana konflik di daerah mau kami mediasi, kalau tidak didukung dengan pembiayaan. Ini membuat kami tak banyak bergerak padahal seharusnya kami yang dahulu tiba di daerah konflik tadi," bebernya.
Dari penyampaian Timotius, ia mensinyalir ada dalang di balik semua ini. "Pasti ada pihak ketiga, tapi saya tidak berbicara dari mana tapi ada kelompok yang menginginkan terjadi gejolak dan kami pernah punya catatan siapa yang menggerakkan itu," bebernya.
Salah satu anggota DPR RI perwakilan Papua, Diaz Gwijangge mengungkapkan bahwa dari sisi kemanusiaan ini sebuah duka mendalam dan seharunya yang tak perlu terjadi. Jika dikaitkan soal politik, menurutnya, konflik kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya dan sekitarnya selama ini sering berpotensi konflik bersenjata. Yang menjadi penting adalah bagaimana rakyat dan pemerintah bersama-sama menghentikan kekerasan yang berkepanjangan di Papua.
Gwijangge menyatakan, rakyat sudah membuka diri untuk dialog namun pemerintah pusat belum merespon. "Pemerintah pusat perlu ambil andil," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Sinode GIDI Papua, Pendeta Lipiyus Biniluk,S.Th mengajak masyarakat untuk membantu aparat memerangi semua bentuk kekerasan. Jika ada hal yang dicurigai ataupun ada pihak tak dikenal memprovokasi masyarakat maka sebaiknya dilaporkan. "Jaga keamanan bersama dan bila ada orang yang dicurigai silahkan lapor ke keamanan. Kami selama ini sudah menjaga situasi dengan tapi ini tiba-tiba ini muncul," sesalnya.
Namun Pdt. Lipiyus mewanti agar pihak keamanan mewaspadai proses Pemilukada di Puncak. Ia menyarankan agenda tersebut dijaga ketat agar tak ada ekses yang merugikan karena dari sleuruh kandidat pasti ada yang kalah.
Pendeta Max Demetouw dari Jaringan Doa Regional Papua mengutuk tindakan tak manusiawi yang dilakukan di Puncak Jaya dan Puncak. Baginya TNI-Polri tengah berupaya untuk menciptakan daerah pegunungan selalu kondusif dengan merangkul rakyat.
Namun masih saja ada pihak yang tak sejalan dan melakukan perbuatan yang sesungguhnya dilarang agama. "Nyawa setiap orang adalah milik Tuhan dan hanya Tuhan yang boleh mengambil, manusia harus memahami ini," tandasnya. (ade)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Tuntas Dana Siluman PKS Dibiayai APBD
Redaktur : Tim Redaksi