jpnn.com - JAKARTA – Tayangan azan di sebuah TV swasta yang menampilkan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menuai sorotan dari sejumlah kalangan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru ikut menyatakan pendapat.
BACA JUGA: TPN Melibatkan Profesional Demi Jaga Kesinambungan Program Jokowi kepada Ganjar
Menurut Gus Falah, sapaan akrabnya, tayangan azan yang menampilkan Ganjar Pranowo bukan politik identitas.
Gus Falah menjelaskan bahwa praktik politik identitas berwujud "penyerangan" terhadap tokoh, kandidat, maupun kelompok dengan identitas suku, ras, gender, maupun agama tertentu.
BACA JUGA: Ganjar Mampu Jadikan Jateng Good Governance, Banyak Program Bisa Ditiru Daerah Lain
"Politik identitas yang harus ditolak adalah mengapitalisasi perbedaan ras, etnis, gender, maupun agama untuk tujuan politik tertentu," kata anggota DPR itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/9).
Gus Falah mencontohkan politik identitas pernah untuk menyerang Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 1999.
BACA JUGA: Lepas dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Keluarkan Manifesto dan Ajak Adu Gagasan
Kala itu propaganda bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin, dan propaganda itu menjadikan dalil-dalil agama sebagai pembenaran.
"Inilah politik identitas, menyerang identitas, dalam hal ini gender orang lain dengan menjadikan agama sebagai pembenaran untuk tujuan politik," kata Gus Falah.
Selain itu, politik identitas juga digunakan pada Pemilu Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Kala itu propaganda yang dimainkan adalah ajakan untuk tidak memilih kandidat yang tidak beragama tertentu.
Contoh politik identitas lainnya tampak pada Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2018. Isu yang digunakan adalah warga asli dan pendatang.
"Pada Pilgub Sumut ada serangan terhadap calon tertentu yang dianggap bukan orang asli Sumut. Politik identitas itu berbasiskan serangan terhadap tokoh atau kelompok yang punya identitas tertentu," katanya.
Terkait dengan tayangan azan yang menampilkan Ganjar Pranowo, Gus Falah menyatakan tidak ada serangan terhadap identitas tokoh atau kelompok lain.
"Jadi, tayangan itu bukan politik identitas," ujarnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu