jpnn.com, JAKARTA - Ketua alumni Paramadina Graduate School of Communication (PGSC) Algooth Putranto prihatin atas kekerasan yang dialami pegiat media sosial Ade Armando dalam demo 11 April di depan gerbang DPR RI.
“Kami menyesalkan tindakan kekerasan yang terjadi pada Ramadan. Bagaimanapun Bang Ade adalah dosen. Guru kami. Orang tua kami. Aparat kepolisian harus bertindak tegas mengusut peristiwa ini,” ujar pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid tersebut.
BACA JUGA: Ade Armando Babak Belur Dihajar Massa, Abu Janda Sebut Radikalisme
Algooth mengaku terkejut atas peristiwa itu mengingat Ade Armando selama ini mendukung Presiden Joko Widodo.
Namun, belakangan Ade menentang usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Ade Armando Dihajar Massa di Depan DPR, Kombes Zulpan: Celananya Dilepas
“Bang Ade yang saya tahu biasanya mendukung Jokowi. Sebagai seorang ilmuwan dia selalu di depan menentang kejumudan berpikir. Kali ini dia menentang perpanjangan masa jabatan presiden yang menabrak konstitusi. Bisa jadi Bang Ade sudah diincar pihak tertentu,” ujarnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan menyebutkan Ade Armando terluka setelah dipukul beberapa orang di depan gerbang utama Gedung DPR.
BACA JUGA: Ade Armando Dipukuli, Pelaku Diduga Pria dengan Ciri-ciri Ini
Ade berada di lokasi guna memantau pelaksanaan demo 11 April yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
"Berdarah," kata Endra ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Namun, kata alumnus Akpol 1995 itu, polisi belum menyimpulkan sosok pemukul Ade Armando.
"Kami juga belum tahu kenapa (Ade) berada di kerumunan aksi massa," kata Zulpan.
Massa BEM SI dari beberapa kampus seperti UNJ, Politeknik Negeri Jakarta, IPB, Universitas Jenderal Soedirman, dan BSI menggelar aksi. (*/adk/jpnn)
Lima tuntutan mahasiswa dalam demo hari ini:
- Pertama, mahasiswa mendesak Jokowi tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
- Kedua, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
- Ketiga, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi bekerja maksimal menstabilkan harga bahan pokok.
- Keempat, mahasiswa mendesak Jokowi mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng.
- Kelima, mahasiswa meminta Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Aristo Setiawan