Menurut dia, kesan kunker yang sekadar pelesiran sama sekali tidak tepat. "Kami kunker sama sekali jauh dari jalan-jalan seperti yang disampaikan seluruh pengamat, redaktur media yang tidak paham persoalan, maupun rekan sejawat politisi pencari panggung media," tegasnya dalam pernyataan yang dikirim dari Prancis Kamis (13/12).
Rombongan ke Prancis dan rombongan ke Tiongkok berangkat terkait dengan pembahasan RUU peternakan dan kesehatan hewan. "(Kunker) ini menyangkut nasib dunia peternakan nasional pada masa depan," ujar Sekjen DPP PPP tersebut.
Romy "sapaan akrab Romahurmuziy" kemudian menyinggung pos perjalanan dinas di pemerintahan pusat yang diperkirakan mencapai Rp 15 triliun per tahun namun minim dipersoalkan publik. Padahal, kata dia, jumlah tersebut ratusan kali lipat dibanding di DPR.
Menurut dia, minimnya sorotan publik ke pos perjalanan dinas di pemerintah pusat menunjukkan adanya tendensi penggiringan berita dan pembusukan DPR. "Pelakunya adalah pihak-pihak yang selama ini memang ingin menghancurkan parpol sebagai salah satu pilar demokrasi," sindirnya.
Romy menuding, pihak-pihak itu melancarkan misinya dengan memanfaatkan media yang selalu menyajikan berita sensasional. "Kepada pihak-pihak itu, saya tegaskan, parpol tidak akan pernah bisa hancur sepanjang demokrasi masih kita pilih sebagai jalan. Kecuali kita pilih kembali ke otoritarianisme seperti masa lalu," ujarnya.
Dia kemudian menegaskan bahwa komisinya melakukan kunker ke luar negeri atas mandat rapat internal komisi pada 20 November 2012. Saat itu, ungkap dia, seluruh fraksi dan unsur pimpinan komisi yang membidangi pertanian dan peternakan tersebut menyepakati tanpa terkecuali. "Hanya satu fraksi yang tidak mengirimkan anggota ke dalam tim," ungkapnya.
Romy juga menegaskan, komisinya tidak pernah bermaksud menutupi keberangkatan. Menurut dia, laporan kepada publik telah direncanakan disampaikan setelah kunker tuntas. "Namun, kontroversi keburu berkepanjangan tanpa dasar," imbuhnya.
Sebelumnya, selain dua rombongan dari komisi IV, pada waktu hampir bersamaan, dua tim dari komisi VII melakukan kunker ke luar negeri. Dengan alasan terkait pembahasan RUU kedirgantaraan dan keantariksaan, mereka telah bertolak dari tanah air ke Brasil dan Amerika Serikat.
Di tanah air, Badan Kehormatan DPR akan menyampaikan rekomendasi khusus kepada pimpinan dewan terkait kunker. Yaitu, upaya memperketat seleksi izin dan alokasi anggaran kunker ke luar negeri bagi para anggota dewan.
"Ini harus menjadi perhatian semua unsur fraksi dan alat kelengkapan untuk melakukan seleksi ketat," ucap Ketua BK M. Prakosa di kompleks parlemen kemarin.
Dia menyatakan, BK selaku alat kelengkapan tertinggi dalam menjaga wibawa dan etika DPR merasa perlu ikut serius menyoroti kunker ke luar negeri menjelang akhir 2012 belakangan ini. Sebab, publik terus memandang negatif. "Salah satu yang membuat nama DPR merosot adalah adanya kunjungan-kunjungan kerja ini," katanya.
Menurut Prakosa, kritik terhadap kunker lebih berkaitan dengan transparansi hasil. "Kunker tidak mungkin dihilangkan, tapi bisa dibatasi. Semua sudah sepakat dibatasi selektif. Tahun 2013 harus jadi momentum perbaikan DPR," tegas politikus PDIP tersebut. (dyn/c5/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Tak Rela Habibie Dicerca di Malaysia
Redaktur : Tim Redaksi