jpnn.com - JAKARTA--Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengimbau agar pemda tidak menjadikan proses verifikasi validasi (verval) data honorer kategori dua (K2) sebagai alat pilkada.
Terutama bagi daerah-daerah yang kepala daerahnya akan maju kembali. Jangan sampai kelolosan verval hanya diberikan kepada honorer yang mau memberikan dukungan politik ke calon incumbent.
BACA JUGA: Yusril Siap Maju Jadi Capres 2019
"Proses verval jangan dijadikan alat politik lagi. Ingat adanya kebijakan ini karena perjuangan honorer K2," tegas Sulistyo kepada JPNN, Sabtu (19/9).
Diakuinya, proses verval dan pengajuan usulan nama-nama honorer K2 menjadi CPNS yang diserahkan ke daerah akan memunculkan berbagai kecurangan. Sebut saja percaloan, alat pilkada, dan lain-lain.
BACA JUGA: PPNS Kementerian LHK Dinilai Mengabaikan Petunjuk Jaksa
"Ini memang akan sangat rawan apabila pemerintah tidak mempunya data base yang valid," ujarnya.
Itu sebabnya, anggota Komite III DPR RI ini mengimbau ke seluruh honorer K2 untuk memperketat pengawalan proses verval di masing-masing daerah. Sebab bisa saja, BKD mengutak-atik data yang ada.
BACA JUGA: Ssst...Kata Yusril, PBB Lebih Besar dari PDIP
"Pemerintah pusat juga harus fair, kalau landasannya data base 2013, jangan diubah-ubah lagi. Kalau yang tidak lulus tes 439.956, jangan sampai bertambah lagi karena akan mengulang kembali proses pengangkatan sebelumnya, di mana yang berhak malah tersingkirkan," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Darurat Asap, Ramai-ramai Usul Revisi UU Lingkungan
Redaktur : Tim Redaksi