jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah minta penyelenggara Pemilu untuk mendata pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri secara benar dan akurat.
Dia menilai ada potensi ratusan ribu PMI di luar negeri akan kehilangan suara.
BACA JUGA: Polres Kuansing Kawal Ketat Pendistribusian Logistik Pemilu Kloter Kedua
Ayub mengaku dirinya mendapat laporan dari jaringan pemerhati PMI di luar negeri akan dugaan pendataan calon pemilih dari unsur PMI dilakukan secara tidak benar.
"Data PMI yang dimasukan adalah data lama sehingga tidak akurat," kata Ayub dalam keterangannya, Minggu (14/1).
BACA JUGA: Petugas Pemilu 2024 di OKU Selatan Bakal Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Dia juga menjelaskan ratusan ribu PMI di Malaysia terancam kehilangan hak konstitusinya karena tidak validnya data yang dicatat oleh Panitia Pemilu di luar Negeri.
Ayub Basalamah minta semua pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan perbaikan pendataan calon pemilih khususnya PMI di semua negara di luar negeri.
"Agar hak konstitusional PMI dijamin dan mereka bebas memilih kandidat yang mereka anggap terbaik," lanjutnya.
Dia juga menyebutkan di Negara lain juga terdapat dilaporkan keterbatasan panitia pemilu membuat kesulitan pencocokan data PMI.
"Jika ini dibiarkan, PMI di negara itu akan kehilangan hak memilih," tegasnya.
Dia juga meminta Bawaslu untuk segera turun tangan mengatasi masalah tersebut.
Ayub mengkhawatirkan kekacauan pendataan pemilih para PMI akan berdampak luas seperti permintaan pemilu diulang.
"Dampak lainnya, keluarga PMI di dalam negeri akan apatis sehingga tidak akan menggunakan hak pilihnya," pungkas Ayub.
Sebelumnya, sejumlah pria mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/1) siang.
Mereka menyampaikan aspirasi terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang kesulitan mendaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Malaysia.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra