jpnn.com - YOGYAKARTA - Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) TM Luthfi Yazid mengatakan akan selalu berada di tengah rakyat pencinta kebenaran dan keadilan.
Dia juga mengatakan sudah saatnya masyarakat melakukan introspeksi mendalam terkait pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
BACA JUGA: Mantan Pengacara Capres Mendirikan DePA-RI Demi Keadilan untuk Semua
Luthfi mengemukakan pandangannya mencermati perkembangan belakangan ini.
Menurutnya introspeksi diperlukan untuk memastikan konstitusi benar-benar dijalankan sebagai pedoman.
Yakni, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yakni Indonesia sebagai negara hukum dan Pasal 28 D ayat 1 terkait kepastian hukum yang adil.
Luthfi menyatakan pandangannya pada launching dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-I DePA-RI yang digelar di Hotel Jayakarta, Yogyakarta, Minggu (2/8).
"Indonesia sudah 79 tahun usianya sejak diproklamasikan. Ujian sejarah telah banyak dilalui. Sejak Orde Lama, Orde Baru, serta memasuki era Reformasi sampai saat ini," ujar Luthfi.
Dia lantas membeber peristiwa penting yang terjadi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, hampir di seluruh tanah air terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran.
Massa bergerak secara spontan menolak langkah DPR yang hendak menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan UU Pilkada.
Massa bergerak karena RUU Pilkada yang baru menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pasangan bakal calon dan syarat minimal jumlah suara parpol untuk mengusung pasangan calon.
"Mereka bersuara kompak, hentikan kongkalikong Baleg DPR RI yang inkonstitusional itu. Akhirnya, setelah demonstrasi merebak di mana-mana DPR bertekuk lutut," ucapnya.
Sayangnya, Luthfi mengaku tidak mendengar ada permintaan maaf dari DPR kepada publik.
Luthfi Yazid yang pernah menjadi peneliti di University of Gakushuin, Tokyo ini menambahkan, belakangan ini sangat banyak sekali anomali-anomali yang terjadi.
Misalnya, upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK. Kemudian, Luthfi menyebut lahirnya UU Omnibus Law juga terkesan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan partisipasi publik secara maksimal.
Hal lain, dugaan ketidaknetralan aparat, cawe-cawe dalam pemilu, menyempitnya kebebasan sipil dan intimidasi terhadap jurnalis.
Karena itu Luthfi berharap lahirnya DePA-RI bisa memberikan warna baru dan angin segar bagi penegakan hukum di tanah air.
Luthfi berjanji tidak akan pernah bersikap partisan selama memimpin DePA-RI. Menurutnya lembaga tersebut akan tetap independen, berdiri di semua golongan dan berpijak pada nilai kebenaran dan keadilan.
“Saya akan berada di tengah rakyat pencinta kebenaran dan keadilan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak akan membedakan suku, agama, ras, gender serta perbedaan pandangan politik," katanya.
Luthfi juga berjanji akan tetap mengawal profesi advokat dan DePA-RI untuk terus bersikap objektif dengan nurani, nalar dan selalu berpijak pada Pancasila dan UUD 1945.
Secara khusus Luthfi mengucapkan terima kasih pada seluruh advkat yang hadir. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada sejumlah undangan pejabat dari lingkungan pengadilan, beberapa Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Yogyakarta, Kemenkumham RI, kepolisian, para dosen hukum, guru besar hukum dan tokoh masyarakat.
“Kami merasa bangga dan terharu karena banyaknya dukungan kepada DePA-RI,” ucap Luthfi Yazid. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang