jpnn.com, JAKARTA - Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan kekhawatirannya akan terjadi sesuatu yang dahsyat pada 2022.
Imbasnya yang akan rugi adalah guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik).
BACA JUGA: Anak Lina Jubaedah dan Teddy Dikabarkan Hidup Sengsara, Putri Delina Bilang Begini
Dia mengungkapkan seandainya rekomendasi FHNK2I terkait PPPK bagi honorer pendidik dan tendik sesuai Dapodik tidak ditolak sejak 2018 sampai 2021, maka persoalan yang terjadi dalam rekrutmen (PPPK) tahap I tidak mungkin terjadi.
Seperti guru swasta dan honorer negeri yang resign bisa ikut tes PPPK tahap I, guru usia 35 tahun ke atas tidak mendapatkan afirmasi, yang lulus passing grade tidak ada formasi, dan masalah lainnya.
BACA JUGA: Tidak Mendapat Afirmasi PPPK 2021, Guru Honorer 35+ Ungkap 2 Penyimpangan
"Saya khawatir masalah ini akan terus terjadi tahun depan sampai 2023 bila usulan kami tidak sampai pada seluruh pemda dan pusat. Bahkan akan lebih dahsyat lagi di 2022," terang Sutopo kepada JPNN.com, Sabtu (20/11).
Dia menyebutkan, tahun depan formasi PPPK akan menyentuh tenaga teknis administrasi termasuk tendik.
BACA JUGA: Gegara Ini, Adik Vanessa Angel Sungkan Datang ke Rumah Sang Kakak
Beragam masalah akan timbul. Bukan saja masalah ijazah, tetapi juga data Dapodik. Sebab, tidak sedikit yang bekerja di dinas tidak masuk Dapodik.
Sutopo kembali menegaskan satu-satunya forum honorer yang konsisten tidak pernah menuntut PNS dan PPPK tanpa tes sejak 2005 sampai 2021 adalah FHNK2I.
"Jujur saja sejak tes PPPK guru tahap I kami sudah menyampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota agar diam,' ucapnya.
Dia juga meminta agar tidak mengganggu pemerintah yang sedang berupaya menyelesaikan penghitungan hasil sanggah yang menjadi dasar pengumuman kelulusan tes tahap I dan fokus menyiapkan diri seleksi kedua.
Sayangnya kata Sutopo, semua pihak tidak memperhatikan lagi sehingga tidak usah lagi mengawal realisasi roadmap usulan PPPK bagi guru honorer non-K2 dan tendik pada 2018 sampai 2024.
"Kewajiban kami para pengurus sudah selesai menyampaikannya (roadmap) sejak lima tahun terakhir, bahkan PGRI Jateng juga mengawal usulan PPPK 2021 sampai 2023," tukas Sutopo. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Yessy
Reporter : Mesya Mohamad