Ketum Honorer Sebut Ada Masalah Lebih Besar Dibandingkan NIP PPPK, Bikin Merinding

Minggu, 02 Januari 2022 – 12:22 WIB
Massa honorer K2 saat berunjuk rasa menuntut diangkat menjadi PNS. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan ada masalah besar dalam kebijakan rekrutmen PPPK guru 2021.

Menurut Sutopo masalah ini bisa menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

BACA JUGA: Pengumuman Hasil Pascasanggah PPPK Guru Tahap 2 Ditunda Bukan Hal Mengejutkan

"Sebenarnya masalah utama PPPK guru 2021 bukan pada NIP PPPK," kata Sutopo kepada JPNN.com, Minggu (2/1).

NIP PPPK, lanjutnya, hanya persoalan waktu karena cepat atau lambat pasti diproses.

BACA JUGA: Inilah Jadwal Pengumuman Hasil Pascasanggah PPPK Guru Tahap 2, Semoga Tak Molor Lagi

Masalah utama adalah akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Ratusan ribu guru honorer yang tidak lulus formasi PPPK guru tahap 1 dan 2 akan terdepak dari sekolah Induknya.

BACA JUGA: Diperkirakan 150 Ribu Guru Honorer Negeri Terancam Didepak, Ini Penyebabnya

Mereka disuruh mencari sekolah baru untuk mengabdi. Sementara sekolah negeri lain sudah terisi oleh guru hasil seleksi PPPK.

Kalaupun ada sekolah yang membutuhkan guru honorer, Sutopo mempertanyakan apakah masa kerja mereka masih dihitung sehingga ketika ada rekrutmen PPPK 2022 mendapatkan afirmasi.

Ada solusi dari sekolah untuk menjadi tenaga kependidikan.

Namun, kata Sutopo, sangat berat bagi guru honorer yang sudah bertahun-tahun menjadi pendidik, lantas dialihkan menjadi tenaga kependidikan.

"Apa dipikirkan bagaimana psikologi para guru honorer ini? Mereka harus menjadi operator sekolah, penjaga sekolah, administrasi," kata Sutopo.

Bagi yang punya modal usaha lanjutnya, tidak masalah. Para guru honorer itu bisa buka usaha.

Itu pun akan mengalami kendala karena guru-guru yang selama ini bertahan menjadi honorer di sekolah negeri punya jiwa sebagai seorang pendidik.

Kalau seperti itu kondisinya, Sutopo khawatir simpati guru honorer kepada Jokowi dan Nadiem akan berkurang.

Program rekrutmen 1 juta guru PPPK hanya akan dianggap janji kosong.

"Saya kasihan kepada Pak Jokowi dan Mas Nadiem. Niat mereka untuk mengangkat kesejahteraan guru honorer malah menjadi bumerang yang menjatuhkan citra mereka," pungkas Sutopo. (esy/jpnn)

 

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler