jpnn.com, JAKARTA - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim menyoroti nafsu bermain proyek di Kemendikbud yang besar. Hal ini akan berimbas pada makin parahnya kekurangan guru.
"Belum tuntas polemik Ujian Nasional, nafsu proyek di jajaran Kemendikbud langsung menampakan diri. Nafsu ngeproyeknya gede banget," kata Ramli dalam pesan elektroniknya, Minggu (15/12).
BACA JUGA: Ketum IGI: UN jadi Ladang Bisnis, Nadiem Makarim Berani Menghapusnya?
Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga menyebut anggaran bisa dialokasikan kepada kebutuhan yang sifatnya lebih penting.
"Lalu UN nantikan enggak ada lagi, UN atau diganti lebih ke arah asesmen itu, yang selama ini berapa biaya ratusan miliar yang kemudian bisa kita alokasikan untuk bisa apa misalnya untuk pengembangan infrastruktur bisa memperbaiki sekolah-sekolah," katanya.
BACA JUGA: IGI Dukung Jokowi Kembalikan Kewenangan Pengelolaan Guru ke Pusat
"Lalu kemudian untuk mengembangkan guru penggerak itu kan jadi nanti bisa meningkatkan kesejahteraan guru, bisa kita alihkan ke hal-hal yang lain yang memang itu menjadi antesa dan variabel," katanya.
Jika mengacu kepada hal tersebut, kata Ramli, sangat tampak bahwa anggaran tersebut betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek. Sama sekali tidak ada pikiran untuk berupaya mengembalikan anggaran itu ke negara untuk dialokasikan untuk pengangkatan guru yang saat ini 52% sudah berstatus non PNS.
BACA JUGA: Ketum IGI Tantang Pemerintah Pecat Seluruh Guru Honorer
Bagi iGI, jika nafsu Kemendikbud ini tidak berubah maka jangan pernah berharap pendidikan kita lebih baik. Bagaimanapun guru adalah prasyarat pendidikan. Tanpa guru yang baik dan berkualitas maka pendidikan tidak akan ada gunanya. Sarana dan prasarana tidak akan banyak bermanfaat Bahkan kurikulum yang baik pun tidak akan mampu membuat pendidikan lebih baik.
Dia melanjutkan, jika Kemendikbud hanya memikirkan proyek dan proyek saja maka akan tampak terlihat bahwa pemerintah semakin menikmati guru dengan upah murah Rp 100.000 per bulan.
"Meskipun dengan status yang tidak jelas, pendapatan yang tidak jelas serta rekrutmen yang tidak jelas yang penting ruang ruang kelas kita terisi oleh guru-guru yang tidak jelas tersebut," sergahnya.
IGI meminta Kemendikbud mengubah pola pikir tersebut dan lebih fokus pada upaya mencukupkan guru di seluruh Indonesia. Tak layak kita berharap masa depan pendidikan digantungkan pada orang-orang yang dibayar dengan upah sangat murah. Lalu dituntut bekerja keras, memiliki dedikasi tinggi, loyalitas besar dan jiwa pendidik yang kuat tetapi tidak disejahterakan oleh negara.
"Kemendikbud mestinya lebih fokus pada upaya mencukupkan guru di seluruh Indonesia dibanding berpikir pada penguatan kompetensi guru yang lebih berbau proyek. Kemendikbud mestinya lebih berpikir bagaimana mencukupkan guru-guru pada sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada dibanding berpikir membangun sekolah-sekolah baru atau membangun ruang kelas yang baru karena pada akhirnya ruang kelas baru tersebut hanya diisi oleh guru-guru yang tidak jelas statusnya, tidak jelas pendapatannya dan tidak jelas rekrutmennya," tegasnya
Mendikbud, tambah Ramli, tak perlu berpikir meningkatkan kesejahteraan guru PNS. Lebih baik Kemendikbud fokus memikirkan kekurangan guru yang akhirnya diisi oleh mereka yang tak jelas karena pemerintah mengabaikannya.
"Pemerintah pusat harus berhenti menyalahkan pemda karena kekurangan guru kita sesungguhnya sudah merata di seluruh Indonesia, solusinya, pemerintah harus segera mengangkat guru baik PNS maupun PPPK," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad