jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan partainya tak ikut-ikutan dalam penggalangan maupun mendukung penggunaan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, yang dinilai mencampuri masalah internal PPP dan Golkar.
Menurut politikus yang kini menjabat Ketua MPR itu, rakyat sudah jenuh dengan kegaduhan politik yang terjadi sejak Pemilu, bukan saja di DPR tapi juga di DPRD seperti yang sekarang masih berlangsung di Provinsi DKI Jakarta.
BACA JUGA: Istana Akui Ada Menteri yang Bujuk Jokowi Batalkan Hukuman Mati
"Rakyat sudah jenuh kalau politik gaduh, di DPR, DPRD. PAN tidak akan jadi bagian yang gaduh-gaduh," kata Zulkifli menjawab wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/3).
Penggunaan Hak Angket untuk Menkum HAM akan digalang fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Golkar, Gerindra, PKS, PPP, serta Demokrat. Sejatinya partai berlambang matahari terbit ini tergabung dalam KMP, namun Zulkifli menilai partainya harus memberi solusi.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Minta Honorer K2 Pekanbaru Rajin Membaca
Apalagi, kata mantan menteri Kehutanan tersebut, saat ini masyarakat menghadapi banyak persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Di manapun (PAN) hadir untuk jadi solusi. Utamakan kepentingan rakyat banyak, harga-harga (bahan pokok) naik. Saya kira masyarakat perlu kesejukan. Mereka lelah mendengar para elite terus bertarung saling melapor, angket dan lain-lain," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Artis yang Dilecehkan Secara Seksual Oleh Manajernya Diperiksa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anton Bantah jadi Kadiv Humas karena Hadiah dari Budi Gunawan
Redaktur : Tim Redaksi