Ketum Projo Minta Presiden Bersihkan Mafia PCR, Irma Suryani Mengaku Heran

Sabtu, 06 November 2021 – 20:16 WIB
Politikus NasDem Irma Suryani. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'aruf, Irma Suryani Chaniago merespons pernyataan Ketua Umum Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi yang meminta Presiden Joko Widodo membersihkan mafia PCR.

Irma meminta para sukarelawan Jokowi untuk tidak membuat gaduh terkait kisruh PCR. 

BACA JUGA: Isu Keterlibatan Erick Thohir Dalam Bisnis PCR untuk Hambat Penanganan Pandemi?

Menurut dia, kisruh PCR tidak didasari dengan data yang akurat dan cenderung tendensius serta terkesan menggiring opini publik.

"Tidak memberikan data lengkap pada publik dalam tulisannya terkait jumlah PCR yang telah terdistribusikan oleh pemerintah dan berapa jumlah yang dikelola yayasan kemanusiaan," kata Irma kepada JPNN.com, Sabtu (6/11).

BACA JUGA: Berita Duka, Joko Susanto Meninggal Dunia, Kondisinya Mengenaskan

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengaku heran dengan sukarelawan Jokowi yang dinilai ikut menambah kegaduhan dalam isu bisnis PCR. 

"Kok, bisa-bisanya beberapa sukarelawan (Jokowers) ikut menambah kegaduhan dari informasi tulisan 'diduga' tanpa data tersebut. Lalu meminta presiden untuk melakukan reshufle?" lanjutnya. 

BACA JUGA: Pasukan Katak dengan Senjata Lengkap Bersiaga di Surabaya

Menurut wanita yang akrab disapa Uni Irma itu, pernyataan Ketua Umum Projo yang juga merupakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu justru mencederai kepercayaan presiden pada anak buahnya. 

"Mencederai kepercayaan presiden pada menteri yang bekerja mencari vaksin, mendorong obat terapi murah untuk COVID-19 (Ivermectin) hanya karena sang menteri memiliki yayasan kemanusian yang sahamnya enam persen di perusahaan diduga mendapat cuan dari bisnis PCR," tutur Irma.

Wanita berdarah Minang itu meminta Kementerian Kesehatan untuk membuka secara gamblang terkait kebijakan pengadaan PCR, termasuk penetapan, dan perubahan harga. 

"Kemenkes sebagai kementerian yang berwenang dalam kebijakan ini harus berani memberikan penjelasan supaya isu ini tidak liar menjadi politis dan merugikan Pak Jokowi yang telah memberikan amanah," ujarnya.

Irma juga menyindir pihak-pihak yang menurutnya ingin menjadi menteri dan memanfaatkan sukarelawan Jokowi sebagai batu loncatan. 

"Yang kebelet menggantikan dan pengin naik jadi menteri, sebaiknya tunjukkan kinerja pada tupoksinya. Jangan gunakan Jokowers sebagai batu loncatan," tegas Irma. (mcr8/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratu Pontianak Diseret dan Diperlakukan Kasar, Polisi Bergerak


Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler