JAKARTA - Terobosan Kapolres Simalungun AKBP Andi S Taufik yang melibatkan rakyat memilih langsung Kepala Pos Kepolisian (Kapolpos), bukan hanya menuai pujian. Kecaman rupanya juga datang.
Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menilai, langkah Kapolres Simalungun itu sebagai langkah yang ngawur dan jelas-jelas melanggar aturan.
"Demokratis sih demokratis. Tapi ingat, lembaga kepolisian itu menggunakan sistem komanda. Komandan lah yang menentukan jabatan, bukan dipilih rakyat secara langsung. Itu salah, melanggar aturan," tegas Ruhut Sitompul kepada JPNN kemarin (18/4).
Dia menilai, pujian-pujian yang disampaikan sejumlah kalangan terhadap cara Kapolres Simalungun itu, tidak berpikir secara lebih luas, terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk.
Politisi Partai Demokrat yang duduk di komisi yang bermitra dengan Kapolri itu mengingatkan, jika cara pemilihan Kapolpos seperti itu terus dilakukan, maka bandar-bandar togel akan ikut bermain.
Para bandar togel itu, bisa mempengaruhi warga dengan uang, agar memilih kandidat tertentu yang dianggap kooperatif terhadap perjudian. "Ini bahaya, Kapolpos yang terpilih bisa menjadi beking bandar togel," ujar Bang Poltak, panggilan akrab Ruhut.
Ruhut dengan nada tinggi mengungkapkan kejengkelannya terhadap Kapolres Simalungun. "Siapa sih Kapolresnya? Jangan sok-sok pintar. Itu bukan terobosan namanya. Tapi melanggar aturan," cetus Ruhut.
Seperti diberitakan, di Laras, Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun yang masih dalam jajaran hukum Polsek Perdagangan, Polres Simalungun, Rabu (17/4), dilakukan pemilihan Kapolpos.
Kapolpos Laras yang lama dijabat oleh Aiptu Kastel Sitorus dan telah meninggal dunia beberapa pekan lalu. Jadi untuk mengisi kekosongan, pihak Polres Simalungun melalui Kapolres AKBP Andi S Taufik melibatkan warga untuk memilih Kapolpos Laras yang baru.
Mekanisme pemilihan Kapolpos yang baru pertama terjadi di Indonesia itu bukanlah seperti pemilihan kepala desa. Warga tidak mencoblos kertas suara dan memilih langsung Kapolpos.
Adapun mekanismenya, tiga bintara berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) dipilih menjadi calon Kapolpos. Ketiganya masing-masing Juliamzah Saragih, Tua Raja Tambunan, dan Lambok Sianipar. Mereka diberikan kesempatan memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi serta program kerja.
Saat pemilihan kemarin, dari sekitar 300 warga yang hadir, 80 persennya memilih Lambok Sianipar. (sam/jpnn)
Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menilai, langkah Kapolres Simalungun itu sebagai langkah yang ngawur dan jelas-jelas melanggar aturan.
"Demokratis sih demokratis. Tapi ingat, lembaga kepolisian itu menggunakan sistem komanda. Komandan lah yang menentukan jabatan, bukan dipilih rakyat secara langsung. Itu salah, melanggar aturan," tegas Ruhut Sitompul kepada JPNN kemarin (18/4).
Dia menilai, pujian-pujian yang disampaikan sejumlah kalangan terhadap cara Kapolres Simalungun itu, tidak berpikir secara lebih luas, terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk.
Politisi Partai Demokrat yang duduk di komisi yang bermitra dengan Kapolri itu mengingatkan, jika cara pemilihan Kapolpos seperti itu terus dilakukan, maka bandar-bandar togel akan ikut bermain.
Para bandar togel itu, bisa mempengaruhi warga dengan uang, agar memilih kandidat tertentu yang dianggap kooperatif terhadap perjudian. "Ini bahaya, Kapolpos yang terpilih bisa menjadi beking bandar togel," ujar Bang Poltak, panggilan akrab Ruhut.
Ruhut dengan nada tinggi mengungkapkan kejengkelannya terhadap Kapolres Simalungun. "Siapa sih Kapolresnya? Jangan sok-sok pintar. Itu bukan terobosan namanya. Tapi melanggar aturan," cetus Ruhut.
Seperti diberitakan, di Laras, Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun yang masih dalam jajaran hukum Polsek Perdagangan, Polres Simalungun, Rabu (17/4), dilakukan pemilihan Kapolpos.
Kapolpos Laras yang lama dijabat oleh Aiptu Kastel Sitorus dan telah meninggal dunia beberapa pekan lalu. Jadi untuk mengisi kekosongan, pihak Polres Simalungun melalui Kapolres AKBP Andi S Taufik melibatkan warga untuk memilih Kapolpos Laras yang baru.
Mekanisme pemilihan Kapolpos yang baru pertama terjadi di Indonesia itu bukanlah seperti pemilihan kepala desa. Warga tidak mencoblos kertas suara dan memilih langsung Kapolpos.
Adapun mekanismenya, tiga bintara berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) dipilih menjadi calon Kapolpos. Ketiganya masing-masing Juliamzah Saragih, Tua Raja Tambunan, dan Lambok Sianipar. Mereka diberikan kesempatan memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi serta program kerja.
Saat pemilihan kemarin, dari sekitar 300 warga yang hadir, 80 persennya memilih Lambok Sianipar. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satu Keluarga Keracunan Jamur
Redaktur : Tim Redaksi