jpnn.com - JAKARTA - Dalam satu bulan ke depan akan banyak kepala daerah definitif (gubernur, bupati, dan walikota) menjalankan cuti bersama. Ini lantaran mereka akan ikut kampanye untuk pemenangan capres-cawapres yang diusung partainya masing-masing.
"Tanggal 3 Juni hingga 5 Juli 2014 ini, tidak ada gubernur, bupati dan walikota definitif. Semua kepala daerah di posisi pelaksana tugas. Kepala daerah kompak menjalani cuti, untuk mendukung masing-masing capres-cawapresnya," kata Indria Samego, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (2/6).
BACA JUGA: Wawali Tarakan Diinstruksikan Menangkan Prabowo-Hatta
Fakta tersebut lanjut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, akan berdampak kepada layanan publik. "Bisa dibayangkan, seperti apa pelayanan publik nantinya," tanya dia.
Peristiwa tersebut ujarnya, memberikan makna baru dalam filosofi berbangsa dan bernegara. "Ketika partai politik meminta kadernya jadi tim sukses capres-cawapres, maka panggilan negara yang sesungguhnya lebih tinggi harkat dan martabatnya, mereka tinggal. Mestinya kader partai yang duduk dalam posisi kepala daerah tidak diseret-seret lagi kepada politik praktis," ujarnya.
BACA JUGA: Ingatkan Jokowi-JK Harus Menang di 18 Provinsi
Tapi kata Indria, rakyat tidak bisa untuk memperbaiki kondisi buruk tersebut sebab undang-undang dibuat oleh sekelompok kader partai politik yang ada di DPR. "Yang bikin undang-undang seperti itu kan DPR yang isinya mereka-mereka itu juga," kata dia.
Karena itu, Samego tetap pada posisi pesimistis bahwa partai politik bisa mengedukasi kadernya agar lebih mementingkan urusan berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA: Ruhut Klaim Nomor 1 Menangkan Prabowo-Hatta Makin Mudah
"Satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk mendorong perubahan adalah peranan media massa yang tidak terkait dengan aksi dukung-mendukung," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Islam tak Melarang Bicara Politik di Masjid
Redaktur : Tim Redaksi