jpnn.com - JAKARTA--Pilkada di 269 daerah sudah di depan mata, banyak honorer kategori dua (K2) yang merasa nasibnya terancam. Mereka khawatir, pergantian kada akan mempengaruhi proses penyelesaian K2.
"Belum ada pergantian kada saja, masih banyak daerah yang belum melaksanakan proses verifikasi dan validasi (verval). Apalagi kalau sudah pilkada, makin tidak pasti nasib honorer K2," kata Wardi, korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Cirebon kepada JPNN, Rabu (29/7).
Dia menyebutkan, pergantian kada dampaknya sangat besar. Sebab, kada yang baru bisa saja menolak melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya.
"Kuncinya kan ada di kepala daerah. Kalau kadanya menolak melakukan verval, honorer K2 hanya bisa gigit jari," ucapnya.
BACA JUGA: Kantor Digeledah, Irjen Kemendag: Saya nggak Denger
Senada itu Korwil FHK2I Jawa Timur Riyanto Agung Subekti alias Itong mengungkapkan, pelaksanaan pilkada berpengaruh besar terhadap nasib honorer K2. Itu sebabnya, mereka berharap pemerintah segera menerbitkan payung hukum penyelesaian K2.
"Kami berharap sebelum pilkada dilaksanakan sudah ada payung hukum untuk mengangkat kami. Paling tidak dimulai tahun ini, agar kada yang baru bisa melanjutkan kebijakan sebelumnya," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Said Agil: Saya Tidak Punya Duit
BACA ARTIKEL LAINNYA... Layanan Publik Buruk, Seluruh Instansi Dievaluasi
Redaktur : Tim Redaksi