jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan meskipun dampak pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian Indonesia, namun peluang untuk bangkit kembali masih tetap ada.
Menurutnya, itu bisa terjadi asalkan tim ekonomi memiliki terobosan nyata yang mampu menggairahkan kembali perekonomian rakyat.
BACA JUGA: Rizal Ramli Mengaku Salut pada Pak SBY, tetapi Tidak untuk Mas Jokowi
“Semua masalah pasti selalu ada jalan keluarnya selama memiliki terobosan. Bahkan, masalah itu bisa menjadi peluang," ujar Rizal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4).
Rizal mengisahkan kesuksesan tim ekonomi yang dipimpinnya di era Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
BACA JUGA: Rizal Ramli Menangis, Minta Pak Jokowi Hentikan Proyek Ibu Kota Baru
Menurutnya, salah satu strategi kebijakan yang dijalankan Tim Ekonomi Gus Dur sehingga sukses mempercepat pertumbuhan ekonomi dari negatif tiga persen ke positif 4,9 persen, ialah melalui program restrukturisasi korporasi milik negara maupun unit usaha swasta.
“Seiring dengan itu, utang pun berkurang, dan mencapai indeks gini ratio terendah (0,31) sepanjang sejarah Indonesia melalui program restrukturisasi korporasi milik negara maupun unit usaha swasta,” ungkap mantan Menko Ekuin itu.
BACA JUGA: Pengakuan Pasien Positif Corona Pertama di NTT, Ternyata Sempat Singgah di Jakarta dan Bali
Ia lantas menyebutkan sejumlah contoh sukses restrukturisasi korporat. Antara lain, restrukturisasi Bulog, PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan PT PLN, pemisahan manajemen PT Telkom dan PT Indosat, serta penanganan Bank Internasional Indonesia (BII). Selain itu, kebijakan di sektor properti, usaha kecil menengah (UKM) dan usaha tani.
Dia memerinci, tim ekonomi Gus Dur mengubah Bulog menjadi lembaga transparan, profesional dan akuntabel.
Langkah pertama ialah mutasi besar-besaran terhadap lima pejabat eselon I (deputi), 54 eselon II (kepala biro, dan kepala Dolog). Sebanyak 24 dari 26 kepala Dolog dipensiunkan atau dimutasi.
Total sekitar 80 karyawan di bawahnya dipensiunkan dini. Rekening Bulog dipangkas dari 117 menjadi 9. Sistem pembukuan di Bulog diubah menjadi General Accepted Accounting Principles, sehingga dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.
“Ketika selesai dibenahi, Bulog surplus Rp 5 triliun, yang akhirnya malah dibelikan pesawat Sukhoi pada era setelah Gus Dur,” jelas Rizal.
Ia menambahkan di era Gus Dur, Bulog juga meningkatkan pembelian gabah, bukan beras dari petani.
Menurut dia, cara itu sangat menguntungkan para petani, karena ketika harga turun selama musim panen, Bulog terjun menyerap dengan patokan harga dasar yang optimal.
“Ketika masa paceklik gabah, stok Bulog dilepas dan digiling di desa-desa untuk mencegah kenaikan harga beras,” katanya.
Bulog kala itu juga dilarang impor beras, hanya swasta yang diperbolehkan dengan dikenakan sedikit tarif (tanpa sistem kuota).
“Akibat kebijakan ini, selama masa pemerintahan Gus Dur harga beras menjadi sangat rendah dan stabil,” ujarnya.
Rizal menjelaskan, tim ekonomi Gus Dur juga sukses menyelamatkan PLN dari kebangkrutan. Caranya, renegosiasi harga beli listrik dari swasta yang ketinggian. Yakni dari USD cents 7-9/kWh ke harga normalnya sekitar USD cents 3,5/kWh. Ini membuat beban utang pemerintah dan PLN turun dari USD 80 miliar ke USD 35 miliar.
“Selain itu, revaluasi aset sehingga aset PLN meningkat empat kali lipat dari Rp 52 triliun ke Rp 202 triliun dan modal PLN yang awalnya minus Rp 9,1 triliun bertambah menjadi Rp 119,4 triliun,” jelas Rizal.
Ia menambahkan terkait PT DI, saat masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 1998, perusahaan itu merugi Rp 75 miliar. Hanya mencatatkan penjualan Rp 508 miliar.
Setelah masuk era Gus Dur, kata dia, IPTN diubah namanya menjadi PT DI seiring juga diubahnya paradigma dari industri yang bersifat biaya tinggi menjadi industri penerbangan yang kompetitif.
PT DI tidak hanya memproduksi pesawat terbang atau helikopter, tetapi suku cadang dan komponen untuk memasok kebutuhan industri pesawat terbang terkemuka di dunia seperti Boeing, Airbus, British Aerospace, dan lainnya.
Akibat dari kebijakan ini, pada 2001 PT DI berhasil mencatatkan penjualan Rp 1,4 triliun, nyaris tidak kali lipat dibandingkan dengan 1998. Keuntungannya adalah Rp 11 miliar.
“Setelah era Gus Dur kondisi PT DI kembali memburuk karena kesalahan strategi pemerintahan setelah Gus Dur, sehingga dampaknya harus memecat 6.600 karyawannya,” kata Rizal.
Lebih lanjut dia menjelaskan sektor properti merupakan entitas bisnis yang terkait dengan lebih dari 100 jenis industri seperti semen, genteng, besi baja, keramik, furnitur, kayu, cat, alat kelistrikan, dan sebagainya. Sektor ini menyerap sangat banyak tenaga kerja.
Karena itu, kata dia, demi membangkitkan kembali sektor properti yang terpuruk pascakrisis, tim ekonomi pada April 2001 meluncurkan kebijakan restrukturisasi utang bagi para pengembang properti. Kemudahan ini lebih diutamakan kepada para pengembang rumah sangat sederhana (RSH).
“Akibat kebijakan ini nilai kapitalisasi bisnis sektor properti naik dari Rp 9,88 triliun (2001) menjadi Rp 12,99 triliun (2002) dan Rp 26,95 triliun (2003). Akhirnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di era pasca-Gus Dur,” ungkapnya.
Pada era Gus Dur, lanjut Rizal, jumlah UKM yang terbelit kredit macet di perbankan mencapai 14 ribu unit usaha. Tim ekonomi pada 2000 meluncurkan kebijakan memotong utang pokok UKM dan bunganya sebesar 50 persen asalkan dibayar dengan tunai.
Menurutnya, kebijakan restrukturisasi utang UKM ini berkontribusi menambah keuntungan Bank Mandiri Rp 1 triliun pada 2001.
Restrukturisasi utang juga diperoleh pelaku usaha tani di era Gus Dur. Bila luas lahan yang dimiliki petani kurang dari 0,5 ha, petani mendapatkan potongan utang pokok 50 persen. Bila luas lahan 0,5-1 ha, potongan utang pokok 35 persen. Bila luas lahan lebih besar dari 1 ha, potongan utang pokok sebesar 25 persen.
Rizal menjelaskan di era Gus Dur, terjadi pemisahan manajemen silang dan kepemilikan silang di tubuh PT Indosat dan PT Telkom. Tim ekonomi Gus Dur ingin agar antara kedua perusahaan ini berkompetisi secara fair, meninggalkan kerja sama terselubung yang selama ini dipraktikkan keduanya.
“Kebijakan ini menyebabkan negara mendapatkan Rp 5 triliun tanpa menjual selembar saham,” tegasnya.
Rizal menjelaskan, pada awal Juli 2001 terjadi rush d BII yang awalnya hanya puluhan miliar kemudian mencapai Rp 500 miliar.
Saat itu, IMF mengusulkan dua opsi, yakni mem-bailout BII Rp 4,2 triliun, dan melikuidasi BII yang memakan biaya Rp 5 triliun. Tim ekonomi Gus Dur tidak menuruti nasihat IMF, namun memilih opsi sendiri.
Tim ekonomi segera menggelar konferensi pers mengumumkan bahwa pemerintah melalui Bank Mandiri seolah-olah mengakuisisi BII sebesar 80 persen. Keesokan harinya pers rilis ditempel di seluruh cabang BII.
“Mengetahui bahwa pemerintah dan bank terbesar berencana mengakuisisi, para nasabah BII pun merasa aman dan mulai kembali menyimpan dananya,” katanya.
Kemudian, lanjut dia lagi, tim ekonomi mengganti direksi BII dengan bankir-bankir didikan Bank Mandiri.
“Setelah itu kondisi BII pun kembali normal. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, sebuah bank diselamatkan dari rush tanpa melakukan bail-out dan likuidasi,” pungkasnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy