jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli, mengapresiasi kritik keras Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas terbitnya Surat Telegram Kapolri berisi penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara di tengah pandemi Covid-19.
Selain salut dengan sikap SBY, Rizal juga mengungkapkan bahwa ia dan ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu bersama tokoh demokrasi lainnya, pernah berjuang saat masa transisi dari sistem otoriter ke demokrasi.
BACA JUGA: Rizal Ramli Menangis, Minta Pak Jokowi Hentikan Proyek Ibu Kota Baru
“Salut, Mas SBY. Kita dulu sama-sama memperjuangkan transisi dari sistem otoriter ke demokrasi," kata Rizal dalam keterangannya, Kamis (9/4).
Rizal mengaku heran dengan kondisi sekarang, di mana presiden seolah antikritik. Pengkritik bisa dianggap sebagai penghina presiden sekalipun tidak ada delik aduan sebagaimana bunyi dari telegram.
BACA JUGA: SBY Sesalkan Ancaman Memolisikan Warga Penghina Presiden
"Piye toh (Bagaimana, red) kok mau balik kembali ke sistem otoriter? Jarum kok mau diputar balik? Mungkin karena Mas Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi? Lupa sejarah dan lupa pengorbanan mahasiswa dan kawan-kawan pro-demokrasi, dan impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik?” kata dia.
Padahal, kata Rizal, Presiden Jokowi sendiri yang pernah berkomitmen untuk tidak mempermasalahkan adanya kritikan keras dari masyarakat terhadap pemerintah.
BACA JUGA: Segera Terbitkan Protokol Pengendalian Risiko Perhubungan Laut
Rizal kembali mengingatkan Jokowi agar menjaga komitmennya dan mencontoh presiden sebelumnya yang terbiasa menghadapi kritikan pedas dari masyarakat.
“Kritik yang faktual, yang ngasal dan hinaan yang bersifat fisik, bullying terhadap Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur luar biasa brutal, vulgar dan masif. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan era Mas Jokowi. Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis “Emang Gus Pikiran”, ndak pakai asal nangkap," tutur Rizal Ramli.
Dalam konteks pandemik virus corona, Rizal Ramli tetap tak henti-hentinya mengingatkan Presiden Jokowi untuk memerintahkan Polri agar lebih fokus menangani kasus-kasus yang lebih mendesak di tengah tanggap darurat Covid-19. Misalnya, sebut Rizal, menindak tegas terhadap oknum masyarakat yang menimbun masker dan alat kesehatan lainnya.
Pemerintah, kata Rizal, jangan menyalahgunakan hukum dengan rencana hukuman bagi penghinaan Presiden.
Dia mengingatkan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. "Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan untuk membungkam para pengkritik. Ingat! Rakyat sangat berhak menilai presiden dan para penjabat negara karena digaji dari uang rakyat," pungkas Rizal Ramli.
Sebagaimana diketahui, SBY telah melontarkan kritik tentang Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020 yang berisi tindakan kepolisian selama penanganan pandemi virus Covid-19.
SBY menyatakan poin dalam telegram Polri itu malah memicu persoalan baru. "Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk "mempolisikan" warga kita yang salah bicara.
Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara," ujar SBY dalam tulisan artikelnya yang diunggah ke akun Facebook-nya. "Mumpung ketegangan ini belum meningkat, dengan segala kerendahan hati saya bermohon agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan bijak," imbuhnya.
Jokowi-pun sebelumnya telah menekankan, pemerintah dan instansi di bawahnya harus menerima kritik dan masukan seluas-luasnya untuk perbaikan ke depan. "Kita tidak boleh alergi terhadap kritik," ujar Jokowi dalam pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2019 di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima sebagai wujud kepedulian, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat," sambung Presiden Jokowi.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy