KIB Diyakini Tidak Usung Capres yang Pernah Mainkan Politik Identitas

Jumat, 03 Juni 2022 – 16:28 WIB
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar Meutya Hafid mengatakan KIB dibentuk untuk menghindari pembelahan di tengah masyarakat pada Pilpres 2024. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Survei Nasional Panel Survei Indonesia Permadi Yuswiryanto meyakini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak akan mengusung sosok capres-cawapres 2024 yang menggunakan politik identitas dalam pemilihan kepala daerah.

“Saya yakin KIB tidak akan mengusung capres nama-nama populer yang pernah menggunakan politik identitas," kata Permadi melalui keterangan persnya, Jumat (3/6).

BACA JUGA: Soal Kemungkinan PKS Gabung KIB, Doli Golkar Bilang Begini

Dia melanjutkan, politik identitas menyebabkan pembelahan sosial yang berbahaya bagi persatuan bangsa. 

KIB tentu mengusung sosok yang berwawasan kebangsaan. Saat yang sama, elektabilitas sosok yang memainkan identitas politik tinggi.

BACA JUGA: Airlangga Capres dari Golkar, Tetapi Belum Jadi Kandidat untuk KIB

“Saya yakin KIB sudah melakukan antisipasi guna mencegah pembelahan sosial tersebut,” tegas Permadi.

Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan bahwa KIB dibentuk untuk menghindari perpecahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat pada Pilpres 2024. 

BACA JUGA: Elite KIB Bakal Rapat Bahas Pencapresan, Yandri Singgung Nama Anies hingga Ganjar

KIB terbentuk setelah Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa sepakat bekerja sama.

Namun, kata Meutya, KIB masih mencari sosok yang bisa menjadi capres-cawapres 2024 dengan menimbang beberapa hal.

“Ini menunjukkan KIB sudah mampu mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri,” kata Meutya kepada wartawan, Selasa (1/6).

Diketahui, Golkar memiliki 12,31 persen kursi, PAN  6,84 persen, dan PPP 4,53 persen.

Total kursi yang dimiliki KIB 23,67 persen jauh di atas ambang batas presidential threshold 20 persen kursi DPR. (ast/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler