jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran terjadi di area kilang minyak milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat (11/6/2021) pukul 19.45 WIB. Salah satu tanki yang berisi benzene di area kilang itu terbakar.
Kilang Cilacap merupakan satu dari enam kilang milik Pertamina yang mengolah minyak mentah dengan kapasitas 270 ribu barel per hari. Kilang Cilacap ini memiliki 200 tangki untuk menampung minyak mentah (crude) yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah.
BACA JUGA: Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Akibat Petir? Begini Penjelasan Ahli...
Kebakaran kilang milik pertamina ini adalah kedua kalinya dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Sebelumnya, kebakaran terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 di Kilang Minyak Pertamina yang ada di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
BACA JUGA: Pertamina Pastikan Masyarakat Sekitar Tidak Terdampak Insiden Tangki di Kilang Cilacap
Kilang Cilacap dan Balongan beroperasi di bawah kendali Subholding Pertamina bidang refinery dan petrochemical yaitu PT Kilang Pertamina International.
Anggota DPR RI Abdul Hakim Bafagih menilai insiden kebakaran yang kedua kalinya ini seolah memberi sinyal ketidakberesan dalam tubuh manajemen.
BACA JUGA: Kebakaran Tangki Kilang Minyak Balongan, YLKI: Konsumen Tidak Perlu Panik
“Ini sudah yang kedua kalinya, dan hanya dalam kurun waktu tidak sampai tiga bulan. Dan, keduanya di bawah manajemen yang sama yaitu PT Kilang Pertamina Internasional. Kejadian serupa yang terulang ini mengindikasikan adanya kinerja menajemen yang tidak beres,” ujar Abdul Hakim Bafagih, Sabtu (12/6).
Anggota DPR asal Jawa Timur ini menganggap insiden kebakaran yang menimpa Pertamina merupakan bagian tak terpisahkan dari buruknya manajemen dan sudah selayaknya manajemen pertamina dirombak.
Lebih lanjut, Abdul Hakim mendorong Menteri BUMN dan Direktur Pertamina mengevaluasi manajemen PT Kilang Pertamina Internasional.
Pasalnya, setelah Pertamina membentuk sistem Holding dan Subhonding, Pertamina sebagai holding (induk perusahaan) memberi independensi kepada masing-masing subholding-nya untuk melakukan aksi korporasinya.
PT Kilang Pertamina Internasional yang menjadi salah satu subholding terbukti berkinerja buruk setelah dua kali kebakaran terjadi pada dua area kilang minyaknya.
Seharusnya, kata dia, PT Pertamina (Persero) bergerak cepat untuk mengevaluasi para direkturnya. Tanpa menunggu reaksi dari Menteri BUMN yang mungkin akan lebih tegas lagi seperti yang telah dilakukan pada BUMN-BUMN lain yang bermasalah.
“Insiden ini sudah kedua kalinya. Seharusnya PT Pertamina lebih serius dan tegas dalam mengevaluasi perusahaan subholdingnya. Apalagi, penyelidikan pada insiden kebakaran Kilang Balongan Maret lalu telah ditemukan indikasi tindak pidana. Artinya ini masalah serius dalam tubuh manajemen,” tegas Abdul Hakim.
Politikus PAN yang juga Presiden Presik Kediri ini juga mendorong PT Pertamina melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Audit K3) dan melaporkan hasil audit itu ke komisi VI DPR RI dalam waktu dekat.
Menurut dia, audit K3 harus dilakukan secepatnya dan jangan menunggu sampai terjadi korban jiwa lagi.
“Yang tak kalah penting juga jangan sampai supply BBM kita terganggu. Komisi VI DPR akan memantau terus perkembangannya,” ujar Abdul Hakim.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich