jpnn.com - AMBON - Pemerintah Kota Ambon, Maluku, melakukan evaluasi terhadap kinerja 1.300 tenaga kontrak di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon Benny Selanno mengatakan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja para tenaga kontrak selama 2022.
BACA JUGA: Bea Cukai dan Karantina Pertanian Ambon Berkolaborasi Tingkatkan Ekspor di Maluku
“Apakah sesuai dengan kontrak perjanjian kerja yang telah ditandatangani untuk ditindaklanjuti," ungkapnya di Ambon, Jumat.
Menurut dia, perjanjian kerja mengatur hak dan kewajiban tenaga kontrak, terkait disiplin kerja, kinerja pekerjaan apakah sesuai dengan kontrak yang disepakati atau tidak.
BACA JUGA: Saran untuk MenPAN-RB, Angkat Honorer jadi PNS & PPPK, Langsung!
Saat ini, dilakukan permintaan perpanjangan waktu kontrak dari setiap OPD, tentunya BKPSDM mempunyai tanggung jawab mengevaluasi tenaga kontrak.
"Jika tidak sesuai maka kami akan ajukan kepada penjabat pembina kepegawaian, yakni penjabat wali kota, untuk tidak meneruskan kontrak kerja, walaupun tenaga kontrak tersebut telah tercatat sebagai calon PPPK," katanya.
BACA JUGA: PNS Dijatah 24 Jam Pelajaran Pengembangan Kompetensi, PPPK Lebih Sedikit
Dia mengakui tenaga kontrak tersebar di seluruh OPD, dan yang terbanyak di Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
Pemkot Ambon pada 2022 mendata kembali tenaga honorer dan kontrak menindaklanjuti surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (menPAN-RB) terkait pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Pendataan dilakukan guna pengajuan formasi PPPK untuk beberapa tenaga strategis yang bisa dialihkan status menjadi PPPK.
“Kami telah mengusulkan formasi sebanyak 1.140 tenaga menjadi PPPK, sebagian besar terdiri dari formasi guru sebanyak 940 orang. Diharapkan semua proses ini berlangsung di 2023," kata Benny. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi