"Enam kementerian itu baru menyerap kurang dari 20 persen anggaran hingga pertengahan 2012," kata Koordinator Riset Fitra Maulana kemarin (23/12).
Enam kementerian itu adalah Kemenko Kesra (serapan rencana anggaran 19,3 persen), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (17,8 persen), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (10,9 persen), Kementerian ESDM (10,8 persen), Kemenpora (4,2 persen), dan Kementerian Perumahan Rakyat (1,9 persen).
Menurut Maulana, kesimpulan itu berdasar Laporan Realisasi Anggaran Semester I Terhadap Kinerja Anggaran Kementerian 2012. Besaran persentase yang dirilis sudah dibandingkan dengan nilai APBN-Perubahan. "Rendahnya penyerapan anggaran ini mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan yang telah disusunnya," kritik Maulana.
Berdasar data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen dari belanja pemerintah pusat pada APBN-Perubahan sebesar Rp 1.069,5 triliun. Jadi, kata Maulana, terdapat anggaran Rp 290 triliun yang belum direalisasikan.
Dengan sisa jumlah hari kerja yang efektif sejak 1 hingga 15 Desember 2012, lanjut dia, pemerintah dibuat sibuk membelanjakan anggaran Rp 29 triliun setiap hari. Akibatnya, kualitas belanja menjadi sulit dikontrol.
"Sangat sulit dibayangkan bagaimana pemerintah menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran. Tidak heran jika pada Desember ini banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat," kata Maulana.
Dia menilai political will presiden untuk memperbaiki tata kelola anggaran telah gagal dijalankan birokrat di kementerian. Sebagai konsekuensi, pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik. "Kami menuntut pemerintah memangkas remunerasi dan tunjangan jabatan para birokrat kuasa pengguna anggaran di seluruh kementerian yang gagal mencapai target realisasi anggaran," ujarnya.
Dia mengingatkan, anggaran yang digunakan negara itu juga bersumber dari pajak rakyat, baik pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan berbagai pajak lain. Selain itu, keterlambatan penyerapan anggaran juga merugikan rakyat. "Khususnya program-program yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, seperti bantuan peralatan pertanian, bantuan peralatan menangkap ikan, dan yang lain," tegas Maulana.
Dia menjelaskan, buruknya kinerja penyerapan anggaran kementerian ini juga terjadi pada tahun anggaran 2011. Anggaran tertumpuk di akhir tahun. Bahkan, seperempat anggaran APBN 2011 sebesar Rp 270 triliun dibelanjakan hanya dalam satu bulan, yakni Desember. Karena itulah, pada Desember 2012, SBY memberikan instruksi untuk mempercepat penyerapan anggaran 2012.
Presiden juga memberikan arahan untuk membuat Tim Evaluasi Percepatan dan Pengawasan Anggaran (TEPPA) yang digawangi UKP4, Kemenkeu, dan BPKP. "Tapi, tim yang dibentuk pada Desember 2012 itu tampaknya tidak punya "taji" yang bisa membuat kinerja penyerapan anggaran kementerian di pusat menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya," tegas Maulana.
Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie juga mengkritik lemahnya penyerapan anggaran oleh kementerian sepanjang 2012. Kelambanan itu dikhawatirkan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang.
Marzuki menegaskan, optimalisasi penyerapan anggaran itu sangat penting, terutama berkaitan dengan penguatan fungsi anggaran. "Penyerapan anggaran itu merupakan pendorong utama proses pembangunan dan tingkat pertumbuhan 6,8 persen pada 2013," katanya. (pri/c2/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sutan Bathoegana tak Tertarik Kursi Menpora
Redaktur : Tim Redaksi