jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, oposisi di Indonesia akan sulit mengalahkan Joko Widodo seperti yang terjadi di pemilihan umum Malaysia yang dimenangkan Mahathir Mohamad.
Menurut Charles, kemenangan oposisi Malaysia yang dipimpin Mahathir adalah dampak evaluasi kinerja pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak yang dinilai kurang memuaskan oleh mayoritas masyakarat negeri jiran tersebut.
BACA JUGA: PPP: Capresnya Cak Imin Siapa?
Apalagi, kata dia, PM Najib yang memerintah sejak 2009 diduga terlibat skandal korupsi 1MDB (Malaysia Development Berhad, red).
Menurut Charles, insentif elektoral cenderung didapat kelompok oposisi jika koalisi partai penguasa tidak becus menjalankan pemerintahan.
BACA JUGA: Presiden Tak Perlu Sungkan Minta Masukan ke Pak SBY
“Rumus politik rasional selalu begitu, semakin baik kinerja pemerintah, oposisi semakin tidak laku. Sebaliknya, semakin pemerintah tidak becus dan korup, oposisi semakin mendapat angin surga untuk menumbangkannya,” ujar Charles, Jumat (11/5).
Charles menjelaskan, rumut tersebut juga bisa dibawa ke Indonesia. Namun, kata dia, melihat kepuasaan rakyat yang semakin tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi seperti ditunjukkan sejumlah hasil survei, kejadian di Malaysia sulit terjadi di Indonesia.
BACA JUGA: Fadli Zon: Kemenangan Mahathir jadi Inspirasi untuk Prabowo
“Survei Litbang Kompas dalam rangka 3,5 tahun Jokowi-JK pada awal April lalu menunjukkan 72,2 persen rakyat puas dengan kinerja pemerintahan ini,” ungkapnya.
Bayangkan, kata dia, pembangunan infrastruktur masih berjalan saja tingkat kepuasaan rakyat sudah begitu tinggi. "Apalagi kalau rakyat sudah merasakan dampaknya nanti?” kata Charles.
Karena itu, Charles menegaskan, pernyataansejumlah politikus oposisi dalam negeri bahwa peristiwa politik di Malaysia akan ‘merembet’ ke Indonesia, jelas sulit terjadi selama kinerja pemerintahan Jokowi berjalan baik. Politik itu tidak bekerja di ruang hampa.
"Masa apa yang terjadi di negara tetangga disebut bisa merembet begitu saja, tanpa melihat faktor-faktor yang terjadi di belakangnya, seperti kinerja pemerintahan, efektivitas oposisi, dan sebagainya,” heran Charles.
Justru, Charles menegaskan, oposisi terancam tidak laku manakala kinerja pemerintahan Jokowi-JK semakin memuaskan rakyat. “Apalagi jika kritik-kritik yang dilancarkan oposisi tidak substantif dan tidak rasional,” ujarnya.
Salah satu kritik yang tidak rasional, ujar Charles, adalah politisasi isu SARA, seperti yang kerap diangkat UMNO dan PM Najib ketika berkampanye.
“Politisasi isu SARA terbukti tidak memiliki tempat dalam perpolitikan Malaysia dan terbukti tidak efektif mendulang suara, karena masyarakat Malaysia sudah cerdas,” jelasnya.
Charles yakin politisasi isu SARA juga tidak akan terjadi dan tidak akan berpengaruh dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019 di Indonesia.
“Karena publik Indonesia semakin cerdas, dan sudah paham efek destruktif politisasi isu SARA yang pernah terjadi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Charles menambahkan, PDI Perjuangan bisa memenangkan pemilu 2014 lalu karena mendapat kepercayaan rakyat setelah pemerintahan sebelumnya berjalan tidak sesuai harapan. Apalagi, ujar dia, sejumlah petinggi partai penguasa sebelumnya banyak yang terjerat korupsi.
Di samping itu, PDI Perjuangan sebagai oposisi semakin efektif dalam melakukan komunikasi politik kepada rakyat dan selalu menggunakan cara-cara beradab dalam merebut kekuasaan.
“Jadi, kemenangan PDI Perjuangan di 2014 adalah buah dari kerja politik ideologis selama 10 tahun, bukan hasil menunggu tanda-tanda zaman atau hasil rembetan,” pungkas Charles.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Cak Imin Belum Masuk Opsi Cawapres Prabowo
Redaktur & Reporter : Boy