JAKARTA – Komisi II DPR mempertanyakan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN- RB) yang mendapat nilai baik berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja 2010 yang dilakukan sendiri oleh kementerian ituPasalnya, menurut para politisi, kinerja Kemen PAN-RB jauh dari baik.
”Tidak ada kemajuan berarti dalam upaya reformasi birokrasi
BACA JUGA: Tak Percaya Politikus, Demokrat Gelar Survei
Justru birokrasi di negeri ini malah semakin rumitBACA JUGA: Bangun Gedung Baru, Citra DPR Ambruk
Lalu, bagaimana mungkin Kemen PAN-RB mendapat nilai baik, apakah karena mereka sendiri yang memberikan penilaian,” kata Akbar Faizal, anggota Komisi II DPR, Jumat (1/4).Seperti diketahui, berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja 2010 itu, hanya enam kementerian dan lima lembaga negara yang mendapat predikat kinerja baik
BACA JUGA: SDA Minta Tuntaskan Dualisme DPW PPP Gorontalo
Sedangkan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) dan Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat nilai buruk.Akbar Faizal mengatakan, dirinya hapal betul kebobrokan sistem penerimaan pegawai di sembilan kabupaten/kota di daerah pemilihannya, yakni Sulawesi SelatanBahkan, dia menyatakan bisa menyebut nama-nama pejabat yang mencari keuntungan dari penerimaan CPNS, dengan mematok bayaran puluhan hingga ratusan juta rupiah”Dengan fakta demikian, bagaimana mungkin Kemen PAN-RB bisa mendapat nilai baikSaya ingin tahu apa indikator kesuksesannya,” kata politisi Partai Hanura itu.
Hal senada dikatakan Abdul Wahab DalimunthePolitisi Partai Demokrat asal Sumatera Utara ini mengaku tidak tahan lagi mendengar praktik jual-beli formasi CPNSDi Sumatera Utara, kata Abdul Wahab, seseorang bisa lolos menjadi PNS jika membayar Rp 100 juta rupiah.
”Setelah era reformasi, penerimaan pegawai negeri makin kacauSemua pakai uangKalau tidak bayar, tidak lulusSaya yakin oknum Kemen PAN-RB, serta BKN banyak yang terlibat dalam praktek jual beli iniTapi anehnya, Kemen PAN dan RB malah mendapat nilai baik,” katanya.
Menanggapi kritik itu, Sekretaris Kementeriab PAN-RB, Tasdik Kinanto mengakui bahwa birokrasi di daerah masih burukBerdasarkan penilaian lembaganya, hanya 16 persen yang berkinerja baikSoal praktik suap dan kecurangan dalam penerimaan CPNS, Tasdik berjanji akan memperbaikinya di kemudian hari dengan menerapkan sistem komputerisasi dalam penerimaan pegawai.
”Kami sudah menugaskan ke BKN untuk melakukan sistem komputerisasi dalam penerimaan pegawaiSejak sebulan lalu, BKN sudah merintis kerja sama dengan Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan sistem iniRencananya, Jatim akan jadi pilot projectIni memang butuh kerja keras dan ketekunan,” kata Tasdik(dri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek Gedung Baru Makin Dekat ke Penolakan
Redaktur : Tim Redaksi