Proyek Gedung Baru Makin Dekat ke Penolakan

JAKARTA - Pembangunan gedung DPR baru kembali mengambangKemarin, rapat Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan, kepastian lanjut tidaknya proyek senilai Rp 1,1 triliun lebih tersebut harus menunggu dulu hasil rapat konsultasi

BACA JUGA: Tiga Pasangan Gugat Pemilukada Bolmong

     
"Akan dilaksanakan segera, paling tidak sebelum masuk masa reses terdekat," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, usai memimpin rapat bamus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (31/3)

Sesuai jadwal anggota DPR akan kembali memasuki masa reses pada 9 April 2011 nanti

BACA JUGA: JK Masih Layak jadi Capres 2014

Rapat konsultasi itu nantinya akan diikuti pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebagai pihak yang mengurusi proyek tersebut.  

Dia lantas mengungkapkan, perjalanan rapat bamus saat itu, diwarnai hujan interupsiHampir semua fraksi mengajukan keberatan atas proyek pembangunan gedung baru tersebut

BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Pilkada Nunukan

Ada fraksi yang tegas menyatakan menolak, ada yang meminta revisi anggaran"Intinya, disampaikan permasalahan gedung jangan menjadikan citra DPR jadi makin kurang bagus," imbuh sekjen DPP PAN itu

Hingga saat ini, fraksi-fraksi yang keberatan dengan proyek pembangunan gedung baru dewan memang semakin luasHingga saat ini, tinggal Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar yang masih bertahan mendukung.  

Taufik menyatakan sangat tidak realistis memaksakan pembangunan gedung, sementara di internal DPR sendiri masih terjadi prokontra"Jangan sampai kita menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," ujar Sekjen DPP PAN, itu

Terkait permintaan resmi Fraksi PAN untuk menunda pembangunan gedung baru, Taufik menegaskan PAN sama sekali tidak berniat politikingSemua itu, kata dia, murni sebagai respon terhadap aspirasi masyarakat yang cenderung bersikap menolak"Tidak ada niat dari fraksi manapun untuk menjadikannya panggung politik," tegasnya.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menambahkan pembangunan gedung baru sudah masuk renstra peningkatan kinerja DPR yang disahkan paripurna DPRKarena itu, untuk menganulirnya juga harus dilakukan melalui sidang paripurna"Kalau paripurna minta dibatalkan, ya pembangunan gedung baru itu bisa batal," tegas Tjatur.

Senada, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar Hasrul mengatakan banyaknya aspirasi penolakan dari DPR memang harus ditanggapi secara seriusApalagi, aspirasi ini juga muncul dari internal DPR sendiriKarena itu, dia mendukung bila dilakukan pembahasan ulang"Pembangunan gedung baru harus dirancang sesederhana mungkin dan tampilannya tidak terkesan eksklusif," kata Hasrul.

Terpisah, Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai pembangunan gedung DPR belum perlu dilakukanDi beberapa ruangan yang digunakan DPR saat ini belum dimaksimalkan sebagaimana mestinya"Sebaiknya inventarisasi dulu gedung DPR ini, masih banyak yang kosong," kata Ikrar di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (31/3)

Menurut Ikrar, gedung DPR yang ada saat ini masih layak untuk dipakaiJika diketahui gedung masih layak, maka pembangunan gedung baru jangan direalisasikan"Prinsipnya, gedung baru itu harus fungsional," kata IkrarArtinya, gedung baru tidak boleh ada bagian-bagian untuk kepentingan rekreasional, seperti spa dan lainnya.

Ikrar mengingatkan, pembangunan gedung DPR ini harus sejalan dengan kinerja anggota DPR itu sendiriKelemahan terbesar DPR periode saat ini adalah lambannya penuntasan legislasi"Gedung DPR harus sejalan dengan kinerja, lihat dulu sudah berapa undang-undang yang diselesaikan," kata diaIkrar mengingatkan, gedung parlemen di Australia juga sangat sederhana(dyn/pri/bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bisa Diterapkan di Pilkada, Belum Tentu di Pilpres