jpnn.com, JAKARTA - Anggota Tim Pengawas Covid-19 DPR RI, Siti Mukaromah mengkritisi kinerja Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Letjen Doni Monardo. Dia menilai kinerja Gugus Tugas kurang maksimal sehingga antar-instansi saling tumpang tindih.
"Mestinya Gugus Tugas memaksimalkan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam penanganan wabah Covid-19. Ini agar tidak ada tabrakan antar institusi dalam kementerian dan lembaga terkait penanganan Covid-19," kata Siti Mukaromah dalam pesan elektroniknya, Sabtu (9/5).
BACA JUGA: Doni Monardo: Mudik Dilarang, Titik!
Sinergitas antara pusat dan daerah, lanjut Erma, sapaan karib Siti Mukaromah, juga sangat minim dan perlu terus dimaksimalkan. Hal itu terbukti dalam beberapa kasus terlihat belum sejalan antara kebijakan pusat dengan daerah.
Dirinya menyebutkan wabah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan. Dampak terbesar, sektor ekonomi. Sayangnya Gugus Tugas belum maksimal mengagregasi peran masyarakat sipil termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas).
BACA JUGA: Doni Monardo Puji Penanganan Covid-19 di Jateng, Daerah Lain Harus Bisa Menirunya
"Kami berharap Gugus Tugas dapat menjadi pionir melakukan mediasi seluruh kepentingan untuk menghilangkan wabah ini dari muka bumi. Gugus Tugas sebaiknya mengintegrasikan kementerian dan lembaga sehingga tidak ada antar instansi maupun antara pusat dengan daerah agar tidak membingungkan masyarakat," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Tim Pengawas juga menilai, pelaksanaan program Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang terlambat sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Seharusnya bantuan bisa lebih cepat dan merata sehingga mereka yang berdampak tidak sampai resah sehingga terdorong untuk kembali ke desanya.
BACA JUGA: Doni Monardo Ungkap 543 Perusahaan Melanggar Selama PSBB di Jakarta
Erma menepis anggapan bahwa DPR tidak bekerja dalam penanganan Covid-19. Dia mencontohkan Komisi VI di mana Erma masuk sebagai anggota, sudah 20 kali dilakukan rapat virtual. Semua rapat tersebut berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19. Baik dilihat dari sisi penanganan kesehatan ekonomi. Juga bagaimana DPR melakukan pengawasan atas kinerja eksekutif.
"Secara pribadi maupun dalam payung partai dan organisasi, anggota DPR sudah bergerak termasuk di daerah pemilihan masing-masing untuk membagikan bahan pokok, hand sanitizer, masker, nasi kotak, alat pelindung diri (APD) untuk rumah sakit, dan sebagainya," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad