jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mempertanyakan kesiapan Pertamina jika ditunjuk untuk menjadi BUMN khusus hulu migas seperti yang diwacanakan dalam RUU ‘Omnibus Law’ Cipta Kerja.
Pasalnya, pada Semester I Tahun 2020, Pertamina membukukan kerugian hingga mencapai US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun
BACA JUGA: PPP Gandeng PKS untuk Mengawal Isu-isu Keumatan
“Kalau Pertamina yang ditunjuk sebagai BUMN khusus Hulu Migas, perlu dibedah kesiapannya. Hal ini tidak terlepas dari kerugian yang dialami Pertamina sebesar US$ 767,92 juta atau setara Rp 11,13 triliun pada semester I-2020. Seharusnya dengan potensi yang ada, dan kewenangan yang dimilikinya, Pertamina dengan mudah untung. Bukan malah merugi dengan angka yang cukup besar seperti ini,” kata Baidowi saat menjadi pembicara dalam Seminar “Menyoal BUMN Khusu Hulu Migas Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja” yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020)
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menyebut bahwa ada keinginan dari pemerintah ingin membentuk BUMN khusus hulu migas. Ada tiga opsi yang berkembang yaitu membentuk BUMN baru yang mengurusi hulu migas, menunjuk Pertamina sebagai BUMN hulu migas, atau, meningkatkan status SKK migas untuk ditunjuk BUMN hulu migas.
BACA JUGA: PPP Minta Jokowi Terus Bubarkan Lembaga yang Tidak Maksimal
“Jangan sampai potensi hulu migas Indonesia yang sangat besar diberikan kepada BUMN yang tidak memiliki kinerja yang baik,” kata Baidowi.
Sementara itu, Pengamat Perminyakan dari Center for Energy Policy, Kholid Syeirazi juga mengakui bahwa Pertamina selama ini mempunyai kinerja kurang bagus. Pertamina juga juga sering luput dari pengawasan.
BACA JUGA: Panglima TNI: Kebanggaan Itu Masih Bergaung Hingga Saat Ini
“Agar mendapatkan lagi kepercayaan publik. Maka Pertamina harus bisa lebih akuntabilitas dan lebih transparan,” kata Kholid.
Khalid menambahkan bahwa posisi Pertamina saat ini ambivalen. Di satu sisi menurut undang-undang Migas, Pertamina harus profit seeking, dia tidak lagi mengemban fungsi PSO (Public Service Obligation). Tetapi, menurut UU BUMN, Pertamina tetap harus menanggung beban PSO.
Agar bisa lebih kompetitif, Pertamina menutut Khalid harus mengubah mindset dengan fokus pada menjadi entitas bisnis.
“Tata Kelola dan mindset Pertamina harus diperbaiki. Pertamina harus betul-betul menempatkan dirinya sebagai entitas bisnis. Tidak boleh bermental ‘bohir’. Sektor hulu harus digenjot sehingga bisa ekspansif. Bukan hanya mengambil minyak dari dalam negeri, tetapi juga bisa mengambil minyak dari negara. Sehingga dia bukan hanya menjadi National Oil Company, tetapi menjadi International National Company,’ kata Kholid.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich