MEDAN- Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BB.), terus menuai kontroversi dan penentangan, termasuk di Sumatera Utara (Sumut) dengan menggelar aksi penolakan.
Salah satunya, Rabu (7/3), halaman Kantor Gubsu, di Jalan Diponegoro Medan, digeruduk puluhan massa yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sumatera Utara (Sumut). Massa dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut, karena akan semakin membuat rakyat Indonesia dalam kesusahan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SRMI Sumut, Rahmad Dian Harahap dalam orasinya mengatakan, kinerja
pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) semakin mengecewakan terlebih dengan adanya rencana kenaikan TDL dan BBM pada April mendatang. "Rencana kenaikan ini semakin mempertegas kinerja pemerintahan SBY mengecewakan," kata Rahmad.
Rahmad menegaskan, dampak social dan ekonomi dari kenaikan harga BBM dan TDL akan labih luas lagi, dan jauh dari perkiraan para pakar dan ahli pemerintahan. Harusnya, sambung Rahmadagi, pemerintah belajar dari dampak kenaikan BBM sebelumnya yang sangat memberatkan rakyat.
Seperti yang terjadi pada industri manufaktur tingkat pertumbuhannya menurun menjadi 5,1 persen pada 2007. Padahal sebelumnya 7,2 persen pada 2004. Lalu angka pengangguran juga meningkat dari 9,9 persen pada 2004 menjadi 10,4 persen pada 2006. Itu semua akibat dari kebijakan menaikkan BBM pada 2005 lalu.
Program kompensasi maupun penanggulangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), terbukti tidak memberikan dampak langsung bagi rakyat miskin. Karena program tersebut hanya akal-akalan pemerintah sebagai bentuk hiburan sementara bagi rakyat. Yang terjadi justru dampaknya pada karakter bangsa yang semakin menegaskan sebagai rakyat peminta-minta.
Sedangkan itu, Sekretaris DPW SRMI Sumut T Irfansyah Deta menyatakan, kendati pemerintah selalu mengatakan, pertumbuhan ekonomi selalu membaik dan meningkat, namun kenyataannya di sejumlah media massa justru yang terungkap kemiskinan semakin meningkat. Itu artinya pertumbuhan ekonomi yang dimaksud pemerintahan SBY hanya untuk segelintir kalangan saja. Sementara yang miskin tetap semakin miskin.(ari)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bentrok Saling Bacok di Namo Ukur
Redaktur : Tim Redaksi