jpnn.com, BANDUNG - Garda Nasional Untuk Rakyat meminta PKS tidak memprovokasi masyarakat dengan tagar 2019 Ganti Presiden.
Itu disampaikan mereka dalam aksi protes depan kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat.
BACA JUGA: Dipolisikan Bersama Mardani Ali Sera, HTI: Makarnya di Mana?
Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan "PKS jangan rusak demokrasi dengan menunggangi lewat tagar banci 2019" dan "bermain fair PKS jangan bikin rusuh pilpres" dan "tolak agenda deklarasi 2019 ganti presiden".
Massa GNR ini juga membawa surat pernyataan bahwa PKS tidak mendukung ideologi Indonesia diganti menjadi khilafah. GNR juga mempertanyakan petinggi DPW PKS Jabar yang enggan menandatangani usul pembubaran HTI.
BACA JUGA: Diduga Makar, Mardani Ali Sera Dilaporkan ke Bareskrim
"Mereka enggan menandatangani surat pernyataan yang kita bawa, mereka enggan juga menjelaskan kenapa tidak mau tandatangan," kata koordinator aksi, Johan Saputra, Kamis (13/9).
Johan mengatakan gerakan 2019 ganti presiden yang diinisiasi oleh petinggi PKS ini membuat resah masyarakat.
BACA JUGA: Pidanakan Penghalang Gerakan Tagar 2019GantiPresiden
Pasalnya, gerakan tersebut terindikasi untuk memecah belah masyarakat jelang pilpres 2019 mendatang.
"Kami GNR Jabar menginginkan pemilu dan pilpres 2019 berjalan damai dan tentram. Kami meminta PKS untuk stop memprovokasi rakyat dengan tagar ganti presiden," kata Johan saat aksi di DPW PKS Jawa Barat, Rabu, Jl Soekarno Hatta Bandung.
Johan mengatakan Gerakan #2019GantiPresiden hanya untuk menaikkan citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di mata publik.
Padahal sudah jelas pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 hanya akan diikuti dua pasang calon.
Tidak hanya itu, GNR melihat dengan terjadinya konflik atau penolakan di berbagai kota seperti Batam, Pekanbaru, Surabaya dan beberapa kota lainnya ini menjadi bukti jelas bahwa gerakan ini memecah belah persatuan dan kesatuan.
"Kami menuntut agar penggunaan tagar ini segera dihentikan, jika ada tagar Jokowi Dua Periode kenapa mereka tidak menggunakan Prabowo sebagai tagar," tegasnya.
GNR, kata Johan, juga menuntut PKS bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di masyarakat karena gerakan ini diinisiasi partai tersebut..
"Kami meminta kepada PKS sebagai partai politik untuk tidak menggunakan gerakan-gerakan yang sifatnya bisa memecah belah bangsa untuk menaikkan elektabilitas. Meminta PKS Bertarunglah secara fair, berkompetisilah secara sehat dan penuh suka cita," tegasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebaiknya PKS Makin Berhati-hati Suarakan #2019GantiPresiden
Redaktur & Reporter : Natalia