jpnn.com - SERANG – Belum jelasnya kepengurusan Partai Golkar tingkat pusat mulai menimbulkan masalah di daerah. Kebingungan muncul di antara sebagian pengurus tingkat kabupaten/kota mengenai siapa sebenarnya orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Contohnya di Provinsi Banten. Kemarin, Sabtu (9/1), DPD I Golkar Banten menggelar musyawarah daerah yang merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat provinsi. Namun, ada dua DPD II yang memilih absen dalam forum tersebut.
BACA JUGA: Innalillahi... Gagal Menyalip, Dilindas Truk Gandeng
Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, mereka yang tidak mengirimkan perwakilan adalah DPD Kota Cilegon dan DPD Kabupaten Tangerang. Adapun alasannya, karena ada keraguan dualisme mengenai kepemimpinan Golkar pusat.
“Ada dua DPD yang tidak hadir. Saya sudah laporkan perihal ini kepada DPP sebelum Musda digelar,” ujar Ratu Tatu Chasanah, saat diwawancara awak media disela-sela acara, Sabtu (9/1).
BACA JUGA: Kisah Istri yang Tercekik Suami Pelit dan Penuh Perhitungan
Dalam Musda tersebut Tatu kembali terpilih menjadi ketua DPD Golkar Banten periode 2016-2021 secara aklamasi. Acara juga dihadiri Waketum DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham.
Tatu akui, ada kemungkinan pengurus DPD Golkar Cilegon dan Kabupaten Tangerang menganggap musda yang diselenggarakan tidak sah. Namun, Tatu menegaskan, dugaan tersebut salah.
BACA JUGA: Bermain Bersama Tiga Temannya, Bocah 2 Tahun Tiba-tiba Hilang
“Ini musda yang legal, sudah sesuai AD/ART Golkar. Tidak ada keraguan dari kami, yang ragu berarti yang tidak datang,” tegasnya.
Tatu berjanji akan membahas terkait ketidakhadiran pengurus DPD Golkar Cilegon dan Kabupaten Tangerang dalam rapat internal partai. Walaupun, sebelumnya akan dibuka ruang untuk berdiskusi.
“Saya tidak ingin bicara sanksi dulu. Kalau memang masih bisa melalui duduk bersama, itu lebih baik. Saya ini tidak ingin konflik, sebab Golkar itu partai besar. Kalau sebentar-sebentar diarahkan kepada konflik, bisa-bisa Golkar mengecil,” ujarnya.
Sementara itu, Nurdin Halid menegaskan jika musda yang tengah digelar saat itu adalah legal. Lagi pula katanya, dualisme kepemimpinan Golkar telah selesai, dimana Golkar kubu Aburizal Bakrie memenangkan sengketa dualisme itu.
“Orang yang menilai musda ini ilegal adalah orang yang tidak paham hukum. Bilamana sekarang ada yang menyatakan Golkar masih dualisme, itu bukan berdasakan hukum melainkan asumsi pribadi yang tidak taat azas,” terangnya. (quy/zis/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Geger Mencekam! Video Oknum TNI Keroyok Petugas SPBU
Redaktur : Tim Redaksi