JAKARTA--Penolakan sejumlah rumah sakit terhadap program Kartu Jakarta Sehat (KJS) harus dicermati pemerintah. Sebab, hal itu akan menjadi pelajaran dalam menerapkan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang direncanakan mulai 2014.
"Persiapan BPJS harus cepat. Kalau tidak, akan kewalahan dan tidak mustahil terjadi seperti kejadian di Jakarta," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfidz di kompleks parlemen, Jumat (24/5). Pemerintah dan DPR, kata dia, harus mematangkan sistem yang akan diterapkan dalam BPJS.
Kasus penolakan sejumlah rumah sakit terhadap KJS adalah pelajaran dalam menerapkan BPJS. Irgan menyatakan, pelaksanaan BPJS harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Misalnya, terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan.
Dia mencontohkan rumah sakit yang mencapai 1.300 rumah sakit dengan persediaan 113.390 tempat tidur. "Sedangkan kebutuhan nasional lebih banyak dari itu," katanya.
Persoalan lain berkaitan dengan jumlah dokter yang masih belum mencukupi serta persebaran yang belum merata. Belum lagi ketersediaan obat-obatan dan sarana pendukung lainnya. "Banyak hal yang harus diperhatikan untuk direalisasikan nanti," tegas legislator dari PPP itu.
Sebagaimana diketahui, penerapan KJS diwarnai penolakan sejumlah rumah sakit swasta. Sebab, kerugian rumah sakit karena premi Rp 23 ribu per orang dinilai tidak mencukupi. Padahal, program itu bisa disebut percontohan jaminan kesehatan nasional yang akan diselenggarakan BPJS dengan besaran premi yang sama.
"Ini merupakan miniatur pelaksanaan BPJS yang sebentar lagi diterapkan secara nasional. Dengan pengalaman ini, kita khawatir terjadi kekacauan dalam skala lebih besar," papar Irgan.
Dia menyatakan belum mengetahui persiapan PT Askes sebagai penyelenggara BPJS bidang kesehatan. Namun, Irgan mengungkapkan bahwa sosialisasi BPJS belum maksimal. "Ini akan sangat rumit karena yang di-cover adalah seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. (fal/c5/fat)
"Persiapan BPJS harus cepat. Kalau tidak, akan kewalahan dan tidak mustahil terjadi seperti kejadian di Jakarta," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfidz di kompleks parlemen, Jumat (24/5). Pemerintah dan DPR, kata dia, harus mematangkan sistem yang akan diterapkan dalam BPJS.
Kasus penolakan sejumlah rumah sakit terhadap KJS adalah pelajaran dalam menerapkan BPJS. Irgan menyatakan, pelaksanaan BPJS harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Misalnya, terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan.
Dia mencontohkan rumah sakit yang mencapai 1.300 rumah sakit dengan persediaan 113.390 tempat tidur. "Sedangkan kebutuhan nasional lebih banyak dari itu," katanya.
Persoalan lain berkaitan dengan jumlah dokter yang masih belum mencukupi serta persebaran yang belum merata. Belum lagi ketersediaan obat-obatan dan sarana pendukung lainnya. "Banyak hal yang harus diperhatikan untuk direalisasikan nanti," tegas legislator dari PPP itu.
Sebagaimana diketahui, penerapan KJS diwarnai penolakan sejumlah rumah sakit swasta. Sebab, kerugian rumah sakit karena premi Rp 23 ribu per orang dinilai tidak mencukupi. Padahal, program itu bisa disebut percontohan jaminan kesehatan nasional yang akan diselenggarakan BPJS dengan besaran premi yang sama.
"Ini merupakan miniatur pelaksanaan BPJS yang sebentar lagi diterapkan secara nasional. Dengan pengalaman ini, kita khawatir terjadi kekacauan dalam skala lebih besar," papar Irgan.
Dia menyatakan belum mengetahui persiapan PT Askes sebagai penyelenggara BPJS bidang kesehatan. Namun, Irgan mengungkapkan bahwa sosialisasi BPJS belum maksimal. "Ini akan sangat rumit karena yang di-cover adalah seluruh rakyat Indonesia," tegasnya. (fal/c5/fat)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Penentang KJS Dianggap Melawan Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi