jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta serikat pekerja dan Pertamina berunding untuk mencari jalan keluar atas masalah di antara kedua belah pihak.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berencana akan melakukan mogok kerja pada Januari 2022.
BACA JUGA: Soal Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite, Pertamina Bilang Begini
"PT. Pertamina (Persero) sebaiknya membuka pintu dialog dan kompromi. Sebab bila ancaman tersebut benar dilaksanakan dikhawatirkan menimbulkan gejolak lebih luas di kalangan masyarakat," ungkap Mulyanto di Jakarta, Jumat (24/12).
Mulyanto meminta FSPBB dan Pertamina harus terbuka dan objektif.
BACA JUGA: Bocoran Keputusan Pemotongan Gaji Karyawan Pertamina, Begini Kata Ahok
"Kami mendesak Direksi Pertamina segera membuka dialog dan mencari jalan keluar atas masalah yang ada. Jangan sampai isu ini meluas dan mengganggu kepentingan masyarakat luas," paparnya.
Mulyanto menilai tuntutan yang disuarakan FSPBB adalah hak buruh dan perlu dihargai.
Pertamina harus menanggapi tuntutan tersebut secara tepat.
"Kebutuhan masyarakat pada BBM itu sangat besar. Karena itu bila pasokannya terganggu karena seluruh karyawan Pertamina melakukan aksi mogok kerja, bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi," kata Mulyanto.
Mulyanto menjelaskan poin dari masalah ini adalah buruh membutuhkan transparansi serta komunikasi yang baik dengan direksi.
Dia menyebut serikat pekerja menginginkan berbagai kesepakatan yang telah ditetapkan antara pihak direksi dengan karyawan bisa dijalankan, serta dikomunikasikan secara transparan.
Salah satunya adalah soal penggajian. Rencana pemotongan gaji di saat kondisi Pertamina untung ini tidak bisa dimengerti karyawan.
"Jadi intinya soal komunikasi dan dialog," jelasnya.
Selain kesepakatan dan komunikasi, menurutnya tidak ada masalah lain. "Jadi ini mestinya bisa diselesaikan. Jangan sampai terjadi mogok kerja. Yang rugi kita semua," ungkap Mulyanto. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia