JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Wanda Hamidah mengaku kecewa kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pasalnya, DPRD tidak pernah diajak bicara terkait penerapan INA-CBG's dalam Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Saya marah luar biasa karena kami selaku Komisi E tidak tahu kapan askes ditunjuk, berlaku tanggal 1 April itu juga baru tahu, prosesnya bagaimana. Saya tidak tahu makhluk apa itu INA-CBGS," ujar Wanda kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/5).
Seperti diketahui penerapan standar tarif INA-CBGS telah membuat beberapa rumah sakit swasta yang menerima KJS menjerit. Akibat standar tarif milik Kementerian Kesehatan itu, klaim yang mereka terima tidak mampu menutupi biaya operasional.
Menurut Wanda, Dinas Kesehatan seharusnya tidak begitu saja menerima penerapan INA-CBGS. Apalagi, alasannya hanya karena pemerintah pusat ingin menjadikan KJS sebagai uji coba penerapan sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan diberlakukan tahun depan.
"Kami tidak mau masyarakat miskin jadi kelinci percobaan oleh BPJS ini menyambut 2014. Secara logika kita bisa bandingkan, sama-sama melihat mana yang lebih baik untuk masyarakat miskin," papar Wanda.
Masih lanjut Wanda, Dinkes DKI juga tidak boleh memaksakan rumah sakit untuk menangani pasien di luar kemampuannya. Menurutnya, hal ini justru akan merugikan masyarakat apabil sampai terjadi malpraktik dalam proses pengobatan.
"Jangan sampai mereka dipaksa menerima pasien diluar kemampuan mereka. Kalau ada malpraktik yang rugi rumah sakit juga, sama masyarakatnya. Saya marah, kok bisa Dinkes begitu," politisi PAN tersebut. (dil/jpnn)
"Saya marah luar biasa karena kami selaku Komisi E tidak tahu kapan askes ditunjuk, berlaku tanggal 1 April itu juga baru tahu, prosesnya bagaimana. Saya tidak tahu makhluk apa itu INA-CBGS," ujar Wanda kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/5).
Seperti diketahui penerapan standar tarif INA-CBGS telah membuat beberapa rumah sakit swasta yang menerima KJS menjerit. Akibat standar tarif milik Kementerian Kesehatan itu, klaim yang mereka terima tidak mampu menutupi biaya operasional.
Menurut Wanda, Dinas Kesehatan seharusnya tidak begitu saja menerima penerapan INA-CBGS. Apalagi, alasannya hanya karena pemerintah pusat ingin menjadikan KJS sebagai uji coba penerapan sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan diberlakukan tahun depan.
"Kami tidak mau masyarakat miskin jadi kelinci percobaan oleh BPJS ini menyambut 2014. Secara logika kita bisa bandingkan, sama-sama melihat mana yang lebih baik untuk masyarakat miskin," papar Wanda.
Masih lanjut Wanda, Dinkes DKI juga tidak boleh memaksakan rumah sakit untuk menangani pasien di luar kemampuannya. Menurutnya, hal ini justru akan merugikan masyarakat apabil sampai terjadi malpraktik dalam proses pengobatan.
"Jangan sampai mereka dipaksa menerima pasien diluar kemampuan mereka. Kalau ada malpraktik yang rugi rumah sakit juga, sama masyarakatnya. Saya marah, kok bisa Dinkes begitu," politisi PAN tersebut. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi PKL, Ahok Hancurkan Rumah Dinas Camat dan Lurah
Redaktur : Tim Redaksi