jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta TNI dan Polri bisa menghentikan aksi kebrutalan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
Sukamta mengatakan itu menyusul aksi brutal KKB membantai sepuluh warga dalam serangan di Nduga, Papua, Sabtu (16/7).
BACA JUGA: Konon Inilah Pentolan KKB Dalang Pembantaian Warga Sipil di Nduga
"TNI dan Polri harus segera memberantas KKB ini agar tidak makin meluas dan meresahkan masyarakat," kata legislator Fraksi PKS itu melalui keterangan persnya, Selasa (19/7).
Sukamta menyarankan TNI dan Polri terkait bisa menerapkan penanganan berbeda dalam menangani KKB di Papua.
BACA JUGA: Dari Tanah Suci, Gubernur Sulsel Minta Aparat Usut Tuntas Pembantaian oleh KKB
Pertama, kata legislator dari Dapil Yogyakarta itu, TNI dan Polri perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKB.
Menurut Sukamta, TNI dan Polri selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan.
BACA JUGA: KKB Papua Serang 12 Warga Sipil, Densus 88 Bergerak
"Sudah saatnya TNI dan Polri memburu KKB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," tegasnya.
Kedua, kata Sukamta, perang opini publik juga harus dilakukan TNI dan Polri.
Saat ini, setidaknya ada sembilan kelompok KKB Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang.
Dia mengatakan anggota KKB di Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi dan melakukan penggalangan opini, jumlahnya belum terpetakan.
"Langkah-langkah pemetan dan penangangan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka," pesan Sukamta.
Pemerintah melalui TNI/Polri, kata dia, harus membentuk opini publik berlandaskan data, fakta, kejadian, dan situasi kondisi di Papua.
"Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI/Polri bertindak sesuai koridor hukum," ujar Sukamta.
Selain penegakan hukum dan penggalangan opini, Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan HAM itu menyebut kebijakan politik bisa menekan angka kebrutalan KKB di Papua.
Dia kemudian berharap pemekaran di Bumi Cenderawasih berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan dari Orang Asli Papua (OAP).
“Kami, FPKS DPR RI sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua," pungkasnya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Aristo Setiawan