jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) meluncurkan layanan pembayaran nontunai atau e-payment.
Layanan ini untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BACA JUGA: Tim Bentukan Kemenhub Periksa Kapal Bantuan dari KKP, Hasilnya?
Kepala BKIPM KKP Rina menjelaskan, PNBP mempunyai resiko yang cukup besar, sebab dalam waktu 1x24 Jam hasil PNBP harus segera disetorkan ke dalam kas negara.
"Bisa dibanyangkan teman-teman yang berada di Tahuna itu kalau mau ke kas negara itu memerlukan waktu yang cukup lama, yang di Merauke juga. Padahal Peraturannya itu 1x 24 jam kalau lewat dari itu jadi temuan BPK," ujar Rina di sela peluncuran e-payment di Kantor BKIPM Jakarta I, Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Selasa (29/11).
BACA JUGA: Hadapi Natal 2016 dan Tahun Baru, Sriwijaya Air Siapkan 190 Ribu Kursi Tambahan
Rina menegaskan, pengunaan e-payment ini menjadi salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang bersih.
Melalui e-payment pengguna jasa BKIPM tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai, pembayaran bisa langsung dilakukan secara debit ataupun kartu kredit melalui mesin EDC (Electric Data Capture) kepada Bank Persepsi, yaitu Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri.
BACA JUGA: Perjanjian Konsensi Pelabuhan Marunda Ditandatangani
"E-payment menjadi salah satu kuncinya, untuk kami bisa bekerja dengan benar dan semua hak negara bisa kami berikan tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat," tutur Rina.
Selain itu, penggunaan layanan non tunai tersebut juga bisa membantu petugas dalam meringkas transaksi keuangan agar aman, mudah, cepat dan terkontrol.
Saat ini, layanan e-payment sudah bisa dinikmati di 24 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM, dan pada akhir Desember seluruh UPT BKIPM yang berjumlah 47 UPT ditargetkan sudah bisa mengaplikasikan layanan e-payment tersebut.
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas antara pengguna jasa dan BKIPM Jakarta 1 sebagai komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangun 9 Hotel Syariah, Pegadaian Investasi Rp 600 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi