jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Pangi menantang Luhut mengekspose data terkait penelitian yang menyebut mayoritas masyarakat menginginkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
BACA JUGA: Peringatkan Pengusung Ide Tunda Pemilu, Wanto Repdem: Jangan Curi Hak Rakyat Berdemokrasi
Luhut sebelumnya menyebut sebanyak 110 juta warganet menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Dia mengeklaim hal tersebut merupakan hasil dari Big Data pengguna Facebook, Twitter dan sejumlah media sosial lainnya.
BACA JUGA: HNW Tegaskan Tunda Pemilu dan Menambah Periode Kekuasaan Presiden Langgar Konstitusi
"Ayo, tantang Luhut ekspose data tersebut, berani kalau bukan manipulasi data? Saya hakul yakin bentangan emperis tadi, tone suaranya sama, ada kekuatan lain yang mengkondisikan agar orkestranya sama," ujar Pangi dalam keterangannya, Kamis (17/3).
Pangi menyatakan pandangannya, karena sebelum Luhut, sejumlah politikus sudah terlebih dahulu menyatakan hal senada.
BACA JUGA: Pernyataan Ketum PAN Soal Tunda Pemilu Tak Bertentangan dengan Demokrasi
Mulai dari Menteri investasi Bahlil Lahadalia mengatasnamakan pengusaha.
Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato, dan Ketua umum PAN Zulkifli Hasan.
"Dari sederetan nama-nama tersebut mulai dari Bahlil, Muhaimin, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartato dan terakhir Luhut, saya menduga arsitek desain penundaan pemilu ada tangan-tangan pemeritah," ucapnya.
Pangi menilai para politikus dimaksud sudah tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan.
"Miris, mereka yang seharusnya menjaga kualitas demokrasi, justru menjadi rayap demokrasi. Perlu ada agenda perlawanan sipil terhadap orkestrator mendesain wacana menunda pemilu atau menambah masa jabatan presiden," katanya.
Pangi menilai hal tersebut sangat dibutuhkan sebab agenda wacana penundaan pemilu merusak demokratisasi di Indonesia dan cacat bawaan secara konstitusional.
Dia juga menilai perlu digelorakan perlawanan sipil untuk menumbangkan kepentingan para oligarki yang tak ingin pestanya cepat berakhir, tidak mau turun tahta dari jabatan yang sudah diatur konstitusi, yakni dua periode selama sepuluh tahun.
"Perlawanan sipil adalah satu cara untuk menyelelamatkan demokrasi, agar dapat terwujud demokratisasi yang inklusif, agar demokrasi tidak disandera cengkraman kelompok oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaannya berlama-lama," pungkas Pangi.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang