jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar Muntasir Hamid mengimbau seluruh pengurus DPD II untuk tetap solid mendukung kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai ketum.
Menurut Muntasir, Musyawarah Nasional PG di Bali merupakan munas yang sah dan demokratis.
BACA JUGA: Munas Lagi Diyakini Solusi Kisruh Golkar
"Oleh karenanya kami mengimbau DPD-DPD seluruh tanah air tak boleh anarkis. Kita mendukung kebijakan Pak ARB memimpin Partai Golkar hingga 2020 mendatang," kata Muntasir, Jakarta, Selasa (16/12).
Ia pun menduga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kisruh yang melanda PG.
BACA JUGA: Hajri Sarankan Agung dan Ical Gelar Munas Rekonsiliasi
Terlebih diketahui, JK juga merupakan mantan ketum PG yang dikenal dengan sebutan juru runding atau juru damai.
Kendati demikian, Muntasir menegaskan pihaknya yakin JK tidak mau mengadu domba sesama kader Partai Golkar. JK, kata dia, tentu akan mendukung hasil keputusan yang dilahirkan dalam Munas IX PG di Bali.
BACA JUGA: Golkar Kubu Agung Usulkan Munas Ulang untuk Islah
"Kami tak yakin JK bisa dibuat untuk adu domba Partai Golkar. Pak JK adalah orang yang sangat dihormati, dikenal sebagai bapak perdamaian, terlebih di wilayah Aceh," jelas Muntasir yang juga Ketua DPD II Aceh itu.
Pihaknya juga menyesalkan keputusan Menkumham yang tidak langsung mengesahkan kepengurusan DPP PG hasil Munas Bali. Padahal, kata dia, proses dan mekanisme munas itu dari awal hingga akhir berjalan dengan demokratis.
"Kami tambah solid mendukung kepengurusan Pak ARB. Munas Bali adalah Munas yang sah. Seharusnya Menkum HAM tak menggantung keabsahan kepemimpinan Pak ARB berdasarkan Munas Bali," tandasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Tuding Yasonna Bermain Api di Tengah Kisruh Golkar
Redaktur : Tim Redaksi