PURWOKERTO - Ketakutan beberapa pihak akan membengkaknya anggaran setelah Jamkesda tak lagi dibatasi ternyata terbukti. Ini diketahui saat Rapat Koordinasi Persiapan Kartu Banyumas Sehat (KBS) di Gedung Graha Satria, Rabu (10/7).
Bupati Banyumas Ir Achmad Husein menyampaikan, sejak diluncurkannya Jamkesda yang tak lagi dibatasi pada 13 Mei lalu, klaim RSUD meningkat. Salah satunya di Rumah Sakit Margono Soekardjo (RSMS). Kata Husein, sebelum peluncuran besaran klaim hanya Rp 400 juta. Setelah peluncuran klaim naik hingga Rp 700 juta.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Banyumas mengajukan tambahan anggaran pada APBD Perubahan, yang saat ini tengah dibahas. "Kemarin Rp 9 miliar cukup untuk sampai perubahan. Maka di anggaran perubahan kita mengusulkan Rp 20 miliar, dan rencananya tahun depan (2014) kita menganggarkan Rp 30 miliar," katanya.
Jumlah tambahan anggaran, kata dia, karena KBS Silver akan diluncurkan secara berkelanjutan. Hingga semua warga tidak mampu yang tidak rmasuk dalam Jamkesmas sudah tercover oleh program KBS. "Setelah melihat evaluasi KBS pada bulan ini, akan kita luncurkan lagi September," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas, Ibnu Salimi SPt menilai, membengkaknya klaim memang sudah diprediksi sejak awal peluncuran Jamkesda yang tak lagi dibatasi. Ia memprediksi besaran klaim akan meningkat, seiring dengan peluncuran KBS akhir Juli ini.
Soal penambahan anggaran, diakui Ibnu, Pemkab telah mengajukan tambahan anggaran untuk kesehatan. Dalam pembahasan KUA PPAS, diketahui Pemkab Banyumas mengajukan anggaran perubahan sebesar Rp 18 miliar untuk kesehatan. Sehingga jumlah total anggaran untuk kesehatan mencapai Rp 27 miliar.
Ibnu menyampaikan bahwa Komisi D sudah menyetujui besaran anggaran yang diajukan. "Tinggal nanti bagaimana di badan anggaran. Harapannya, mereka juga menyetujui. Bagaimanapun kita Komisi D mendukung jika ini untuk kesehatan masyarakat Banyumas," kata anggota dewan dari fraksi PKS ini, seraya berpesan untuk Pemkab memastikan bahwa KBS tepat sasaran. Tak lupa juga untuk sosialisasi, sehingga masyarakat yang akan berobat tidak terkena KBS Sindrome, yang menyebabkan RS melebih kuota.
Namun, sebagai Badan Anggaran, Ibnu mewanti-wanti Pemkab Banyumas untuk pintar-pintar mencari sumber PAD baru. Langkah ini agar bisa memenuhi kebutuhan anggaran untuk kesehatan yang terbilang besar. Bagaimanapun, Pemkab Banyumas tidak bisa mengesampingkan kebutuhan untuk anggaran yang lain.
"Karena dengan besarnya kebutuhan anggaran ini akan menjadikan anggaran untuk kebutuhan lain berkurang. Tidak mungkin kesehatan terpenuhi, tapi jalan tetap rusak," katanya membandingkan. (azz/sus)
Bupati Banyumas Ir Achmad Husein menyampaikan, sejak diluncurkannya Jamkesda yang tak lagi dibatasi pada 13 Mei lalu, klaim RSUD meningkat. Salah satunya di Rumah Sakit Margono Soekardjo (RSMS). Kata Husein, sebelum peluncuran besaran klaim hanya Rp 400 juta. Setelah peluncuran klaim naik hingga Rp 700 juta.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Banyumas mengajukan tambahan anggaran pada APBD Perubahan, yang saat ini tengah dibahas. "Kemarin Rp 9 miliar cukup untuk sampai perubahan. Maka di anggaran perubahan kita mengusulkan Rp 20 miliar, dan rencananya tahun depan (2014) kita menganggarkan Rp 30 miliar," katanya.
Jumlah tambahan anggaran, kata dia, karena KBS Silver akan diluncurkan secara berkelanjutan. Hingga semua warga tidak mampu yang tidak rmasuk dalam Jamkesmas sudah tercover oleh program KBS. "Setelah melihat evaluasi KBS pada bulan ini, akan kita luncurkan lagi September," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas, Ibnu Salimi SPt menilai, membengkaknya klaim memang sudah diprediksi sejak awal peluncuran Jamkesda yang tak lagi dibatasi. Ia memprediksi besaran klaim akan meningkat, seiring dengan peluncuran KBS akhir Juli ini.
Soal penambahan anggaran, diakui Ibnu, Pemkab telah mengajukan tambahan anggaran untuk kesehatan. Dalam pembahasan KUA PPAS, diketahui Pemkab Banyumas mengajukan anggaran perubahan sebesar Rp 18 miliar untuk kesehatan. Sehingga jumlah total anggaran untuk kesehatan mencapai Rp 27 miliar.
Ibnu menyampaikan bahwa Komisi D sudah menyetujui besaran anggaran yang diajukan. "Tinggal nanti bagaimana di badan anggaran. Harapannya, mereka juga menyetujui. Bagaimanapun kita Komisi D mendukung jika ini untuk kesehatan masyarakat Banyumas," kata anggota dewan dari fraksi PKS ini, seraya berpesan untuk Pemkab memastikan bahwa KBS tepat sasaran. Tak lupa juga untuk sosialisasi, sehingga masyarakat yang akan berobat tidak terkena KBS Sindrome, yang menyebabkan RS melebih kuota.
Namun, sebagai Badan Anggaran, Ibnu mewanti-wanti Pemkab Banyumas untuk pintar-pintar mencari sumber PAD baru. Langkah ini agar bisa memenuhi kebutuhan anggaran untuk kesehatan yang terbilang besar. Bagaimanapun, Pemkab Banyumas tidak bisa mengesampingkan kebutuhan untuk anggaran yang lain.
"Karena dengan besarnya kebutuhan anggaran ini akan menjadikan anggaran untuk kebutuhan lain berkurang. Tidak mungkin kesehatan terpenuhi, tapi jalan tetap rusak," katanya membandingkan. (azz/sus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perangkat Desa Sunat Dana BLSM Rp 100 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi