JAKARTA - Pernyataan dan sikap pemerintah bahwa tragedi pembantaian 4 warga sipil berstatus tahanan polisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman Yogyakarta bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sangat sulit diterima akal sehat.
Hal tersebut dikatakan Laode Ida menyikapi pernyataan resmi pemerintah yang mengatakan tewasnya 4 warga sipil berstatus tahanan polisi di Lapas Cebongan oleh sejumlah anggota Kopassus bukan pelanggaran HAM.
"Pernyataan tersebut, selain sangat sulit diterima akal sehat juga salah satu praktek pembodohan terhadap publik bangsa ini karena argumentasinya bersifat manipulatif," tegas Laode Ida, kepada JPNN, Kamis (11/4).
Menurut senator asal Sulawesi Tenggara itu, pernyataan bahwa kejadian tersebut bukan pelanggaran HAM, sekaligus cerminan ekspresi watak resisten pimpinan TNI secara terstruktur, prihal keengganannya mengakui tentang adanya solidaritas negatif berbasis korps.
"Soalnya, sesuatu yang mustahil pimpinan langsung para serdadu penyerang dan pembunuh itu tak tahu-menahu adanya gerakan anak buahnya yang keluar dengan menggunakan senjata. Jika ada pengakuan bahwa komandannya tak tahu-menahu, maka yang bersangkutan berarti tidak bisa jadi komandan," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.
Terhadap pengakuan ketidaktahuan atasan TNI kata La Ode Ida, perlu dicurigai adanya upaya pimpinan TNI hanya akan mengorbankan para serdadu rendahan. "Diskresi seperti itu, jika ada unsur benarnya, jelas sangat berbahaya, karena boleh jadi petinggi TNI nanti akan sangat toleran terhadap kekerasan yang dilakukan ke warga sipil serta mengabaikan nilai-nilai HAM dan penegakkan hukum," ujarnya.
Dengan adanya toleransi seperti itu maka ia khawatir di negara ini akan kian banyak korban kekerasan aparat TNI terhadap rakyat sipil yang terus saja akan ditolerir dan dianggap 'bukan pelanggaran HAM', atas nama kekuasaan. "Artinya, bahaya selalu akan mengancam," tegasnya. (fas/jpnn)
Hal tersebut dikatakan Laode Ida menyikapi pernyataan resmi pemerintah yang mengatakan tewasnya 4 warga sipil berstatus tahanan polisi di Lapas Cebongan oleh sejumlah anggota Kopassus bukan pelanggaran HAM.
"Pernyataan tersebut, selain sangat sulit diterima akal sehat juga salah satu praktek pembodohan terhadap publik bangsa ini karena argumentasinya bersifat manipulatif," tegas Laode Ida, kepada JPNN, Kamis (11/4).
Menurut senator asal Sulawesi Tenggara itu, pernyataan bahwa kejadian tersebut bukan pelanggaran HAM, sekaligus cerminan ekspresi watak resisten pimpinan TNI secara terstruktur, prihal keengganannya mengakui tentang adanya solidaritas negatif berbasis korps.
"Soalnya, sesuatu yang mustahil pimpinan langsung para serdadu penyerang dan pembunuh itu tak tahu-menahu adanya gerakan anak buahnya yang keluar dengan menggunakan senjata. Jika ada pengakuan bahwa komandannya tak tahu-menahu, maka yang bersangkutan berarti tidak bisa jadi komandan," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.
Terhadap pengakuan ketidaktahuan atasan TNI kata La Ode Ida, perlu dicurigai adanya upaya pimpinan TNI hanya akan mengorbankan para serdadu rendahan. "Diskresi seperti itu, jika ada unsur benarnya, jelas sangat berbahaya, karena boleh jadi petinggi TNI nanti akan sangat toleran terhadap kekerasan yang dilakukan ke warga sipil serta mengabaikan nilai-nilai HAM dan penegakkan hukum," ujarnya.
Dengan adanya toleransi seperti itu maka ia khawatir di negara ini akan kian banyak korban kekerasan aparat TNI terhadap rakyat sipil yang terus saja akan ditolerir dan dianggap 'bukan pelanggaran HAM', atas nama kekuasaan. "Artinya, bahaya selalu akan mengancam," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengakuan Penyerang Cebongan Harus Diverifikasi
Redaktur : Tim Redaksi