KLHK Dorong Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu bagi IKM

Jumat, 24 Agustus 2018 – 12:20 WIB
KLHK dan Kementerian Koordinator Perekonomian mencanangkan program nasional Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Petani Hutan Rakyat, Jumat (24/8). Foto: Fathan Sinaga/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Koordinator Perekonomian mencanangkan program nasional Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dan Petani Hutan Rakyat, Jumat (24/8).

Sebelum dicanangkannya program itu, KLHK menggelar diskusi bersama dengan IKM, petani dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.

BACA JUGA: Ikhtiar Menteri Siti Kawal Kebijakan Jokowi Sikat Karhutla

Kasubdit Ekspor Impor Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHPL KLHK) Sigit Pramono mengatakan, perkembangan industri kayu di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan.

Terutama dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). "SVLK kita dulu sangat terpuruk. Dalam sidang internasional, kita malu karena 98 persen kayu kita ilegal," kata Sigit.

BACA JUGA: Rela Berkurban, Manggala Agni Wujudkan Bebas Asap Karhutla

Sigit melanjutkan, saat ini SVLK berada di garis depan. Bahkan, Indonesia merupakan negara yang dikenal paling ketat pengawasan dan penindakannya soal pembalakan liar.

"Kita tidak lagi dilecehkan. Tentu saja kayu juga memberi sumbangan ekonomi," kata dia.

BACA JUGA: Era Jokowi, 500 Perusahaan Pelaku Karhutla Disikat Habis

Dia melanjutkan, ekspor kayu dan furnitur memberikan sumbangan ekonomi yang baik bagi Indonesia.

Sampai hari ini pada 2018, lanjutnya, ekspor kayu dan furnitur mencapai USD 6,7 miliar. "Proyeksi kami, akhir tahun bisa USD 14,4 miliar," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Subdit Barang Kayu dan Furnitur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Triharsono menilai, bisnis kayu di Indonesia sangat menguntungkan.

Dia menambahkan, Indonesia merupakan pengekspor mebel terbesar kelima dunia.

Negara yang banyak mengimpor mebel Indonesia adalah Amerika Serikat. "Unit kami masih mementingkan furnitur sebagai penggerak ekonomi nasional," jelas dia.

Dia  Kemenperin sangat konsisten dalam fasilitasi sertifikasi legalitas kayu. Pada 2018 ini, sudah 50 IKM yang diberikan sertifikasi.

Bahkan, terangnya, Kemenperin juga memberikan kemudahan dengan memberikan anggaran bantuan kepada IKM baru. (tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Tak Gentar Melawan Pelaku Kejahatan Karhutla


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler