jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pola baru dalam penanganan pascabencana kini telah dilakukan di wilayah Bogor dan Lebak, Banten. Pola baru ini adalah menggabungkan pendekatan vegetatif atau penanaman pohon yang sesuai kondisi alam/lahan serta pemberdayaan masyarakat, sebab masyarakat ikut dilibatkan langsung sekaligus mengedukasi.
“Jadi ada yang baru yang diharapkan Bapak Presiden Joko Widodo yang dapat menanggulangi bencana dan pemulihan lahan serta alam secara komprehensif dan terintegrasi dengan masyarakat,” ujar Menteri Siti Nurbaya, Selasa (4/2).
BACA JUGA: DPR Dukung KLHK Mengakhiri Kerja Sama dengan Yayasan WWF
Pola baru mengenai penanganan darurat bencana alam itu telah dilaksanakan sejak Menteri Siti Nurbaya mendapat tugas dari Presiden pada 6 Januari 2020 lalu setelah bencana longsor yang membawa korban dan merusak puluhan rumah penduduk.
Untuk melihat perkembangan penanganan longsor Bogor itulah, Presiden Jokowi bersama Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bogor Ade Yasin pada Senin (3/2) meninjau kembali wilayah terdampak longsor guna melihat perkembangan penanganan pascabencana longsor. Presiden meninjau Desa Harkat Jaya dan juga Desa Pasir Madang di wilayah Bogor.
BACA JUGA: KLHK: WWF Merugikan Reputasinya Sendiri
Setelah meninjau langsung kondisi lahan yang rusak karena longsor, terlihat mahkota longsor di lereng terjal dan bentang areal di bawahnya dan ada stream atau aliran air atau kali yang sudah bergeser dan pindah alirannya.
“Setelah melihat di lapangan, sesuai arahan presiden, maka bisa dilihat dan ketahuan betul di lapangan bahwa harus ditangani satu paket yakni rehabilitasi hutan dan lahan dan bangunan konservasi tanah dan air serta penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.
BACA JUGA: KLHK Akhiri Kerja Sama dengan WWF Indonesia
Menurut Menteri Siti, apa yang harus ditangani, tidak hanya pembuatan jalan membuka isolasi oleh Kementerian PUPR, atau penanganan pengungsi, sekolah, pangan, Bansos, kesehatan dan lain lain, tetapi perintah Presiden adalah bagaimana menanami bentang alamnya yang sudah rusak harus diperbaiki.
“Ditanami pohon seperti vetiver, dalam kombinasi pepohonan dan bangunan konservasi tanah dan air atau ekohidrolika,” katanya.
Lebih lanjut, menurut Menteri Siti, apa yang disebut eko hidrolika yaitu bagaimana mengombinasi dalam mengelola bentang alam dan tata airnya pada bentang alam dengan lereng yang curam.
Pengendalian Konservasi Tanah dan Air
Siti Nurbaya mengatakan yang perlu dilakukan adalah menangani bentang alam dengan pembuatan bronjong berlapis. Bronjong dibuat oleh masyarakat. Jadi artinya pada saat tanggap darurat, harus bersamaan dilakukan pembutan dam penanahan air dan sedimen serta penanganan tebing, dan penanaman pohon.
Di daerah yang terjal bisa ditanami veriver, Dan pada tebing yang tanahnya mudah terkelupas, bisa diperkuat dengan ditanami dengan sistem vertiver dibantu oleh coccomesh. Dalam hal tanah yang terlalu tanah yang longgar bisa dipakai coccomesh itu atau jaring-jaring dari sabut kelapa dengan ukiran kibang kira-kira 2x2 cm. Ini sesuatu yang baru sebagai sistem pengendalian konservasi tanah dan air dengan penanaman pohon dan lain-lain.
“Ini swakelola masyarakat, batu kali diambil dari pinggir kali oleh masyarakat. Ada upah untuk angkut dan batunya kita beli. Kemudian pekerjanya juga dari masyarakat yang kita bayar ongkos kerjanya. Ini kita lakukan sejak Perintah Bapak Presiden pada saya awal Januari lalu” papar Siti Nurbaya.
Semua itu, kata Menteri yang mendampingi Presiden meninjau lapangan, dalam tanggap darurat 1-2 minggu pengungsi itu wajar, lalu selanjutnya bagaimana?
“Ini sekaligus hal yang baik, pendekatan dan keiukutsertaan masyarakat juga lebih intensif,” katanya.
Diketahui bersama bahwa terjadi bencana longsor dan banjir pada tanggal 1 Januari 2020 di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, dengan jumlah desa terdampak sebanyak 13 desa di Kabupaten Bogor dan 27 desa di Kabupaten Lebak dengan 3.183 KK terdampak dan rumah terdorong longsor dan lingkungan rusak.
Pemerintah dan Pemda telah mengambil langkah tanggap darurat dan pada tanggl 7 Januari Presiden meninjau secara langsung Desa Harkatjaya Kampung Banar, wilayah dengan bencana yang cukup besar dengan 7 orang wafat dan menurut laporan hingga tanggal 1 Februari2020 lalu, masih 3 orang belum diketahui keberadaannya.
Pada peninjauan langsung Presiden, Senin (3/2), sudah banyak perubahan saat ini “Inilah yang diperintahkan Presiden yaitu segera lakukan penanganan darurat dan pemulihan,” ujar Menteri Siti.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi