jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan langkah tegas terkait sampah impor plastik yang masuk melalui celah impor bahan baku kertas dan scrap plastik.
Penyeludupan sampah dari luar negeri ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan salah satunya dimanfaatkan pelaku industri kecil sebagai pengganti bahan bakar produksi karena harganya lebih murah.
BACA JUGA: KLHK Upayakan Agar Perusahaan Bisa Bayar Ganti Rugi Karhutla Rp 3,15 Triliun
Untuk mencegah penyeludupan sampah ini terjadi lagi, KLHK telah mengirim balik atau reekspor 883 kontainer sampah plastik ke negara asal yang diselundupkan para pelaku ke Indonesia.
BACA JUGA: KLHK Turunkan 11 Petugas Selidiki Kasus Gajah Mati di Konsesi Arara Abadi
“'Indonesia tidak impor sampah. Kami pastikan kawal ketat. Masalahnya selama ini, sampah disusupkan melalui impor bahan baku kertas dan scrap plastik. Dari 2.194 kontainer yang masuk, kami sudah kirim balik (re-ekspor) 883 kontainer. Kami tegaskan pada negara pengirim, bahwa Indonesia bukan tong sampah,” tegas Direktur Pengelolaan Sampah, Novrizal Tahar kepada media, Minggu (24/11).
Pemanfaatan sampah plastik impor oleh UMKM ini menjadi perhatian serius pemerintah. Atas perintah Menteri LHK Siti Nurbaya, pada akhir pekan lalu, kata Novrizal, pihaknya memimpin tim khusus merespons dugaan kontaminasi dioksin sebagai dampak penggunaan sampah plastik impor untuk bahan bakar pembuatan tahu dan telor.
BACA JUGA: KLHK Lanjutkan Kerja Sama dengan Pemerintah Norwegia
Ikut dalam tim ini para peneliti dari BPPT, Fakultas Teknis Kimia ITS, Universitas Airlangga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.
Mereka mengunjungi Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari tinjauan lapangan, unit usaha masyarakat memang masih menggunakan bahan bakar dari sampah plastik.
Namun, jumlah tumpukan sampah plastik untuk bahan bakar sudah berkurang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juli 2019 lalu.
Ditengarai pasokan sampah ini berkurang berkat langkah re-ekspor, perubahan regulasi serta pengawasan yang semakin ketat oleh Pemerintah.
Perhatian Presiden
Sementara Menteri LKK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat concern tentang sampah dan limbah yang bisa meracuni manusia, terutama pada dimensi atau prospek hal tersebut dikaitkan dengan kualitas manusia Indonesia dari generasi ke generasi yang harus dijaga.
Soal sampah yang bercampur dalam impor bahan baku industri kertas dan plastik, bukan hanya soal melanggar UU tetapi soal generasi bangsa.
“Artinya yang dipikirkan oleh bapak Presiden bahkan menurut saya lebih mulia dari sekadar soal pelanggaran UU,” ujar Menteri Siti Nurbaya.
Oleh karena itu, lanjut Menteri Siti, KLHK bertindak tegas utk sampah impor seperti ini haris di re-ekspor dan diperketat , karena jelas melanggar UU No 18 tahun 2008 dan UU 32 tahun 2009. Jelas tidak boleh dan sanksinya pidana.
“Saya menugaskan Tim PSLB3 kembali ke lapangan setelah bulan Mei Juni lalu mereka bekerja meneriksa ke lapangan. Kali ini saya minta dibantu dilengkapi dan meminta bantuan para ahli untuk meneliti persoalan sampah tersebut baik di desa Bangun Mojokerto maupun desa Tropodo Sidoardjo; termasuk hal-hal dan issue dioxin yang sudah meresahkan masyarakat. Kita lihat nanti kebenarannya dari hasil studi,” papar Siti Nurbaya
Tetapi lanjut, Menteri Siti, pihaknya tahu persis hal ini bukan hal yang serderhana karena persoalan ini sudah puluhan tahun berlanngsung. Ada soal sosial kemasyarakatan di situ dan juga mungkin soal moral bisnis dan juga hal-hal lain.
Menurut Menteri Siti, tim sudah ke lokasi di Sidoardjo kemarin dan sudah ada temuannya. Tidak hanya sesederhana soal mengganti bahan bakar untuk industri tahu rumah tangga, tetapi akan didalami secara akademik.
“Hari Senin ini sudah akan terus turun ke lapangan mengambil sampel dan lain-lain. Saya mau tau juga hasil studi yang sebut dioxine ada di dalam telur ayam. Nanti akan kami lihat hasilnya,” kata Siti Nurbaya.
Di sisi praktis, katanya, di lapangan juga sudah ada praktik penggunaan dengan insinerator yang teknologi nya sudah ramah lingkungan. Ini akan kami pelajari termasuk misalnya bila harus ada dukungan fasilits oleh pemerintah, bagi industri kecil menengah dan rumah tangga, baik melalui kerja KLHK ataukah kerja Kemenperind, atau Kemenkop UMKM atau bahkan Pemda, ya sama saja.
“Yang penting industri yang baik. Kita akan teliti juga dari aspek telnis pembakaran yang ramah lingkungan tersebut. Masalah sampah yang numpuk dimana-mana harus diselesaikan bersama-sama dan bagaimana kita mengelolanya dnegan prinsip kurangi pakai ulang dan daur ulang. Pemerintah dan Pemda bekerja untuk itu dan saya tau juga dukungan masyarakat dan ora aktivis juga cukup besar. Ini menjadi modal kekuatan kita selesaikan soal sampah ini,” ujar Menteri Siti
Jawab Keresahan Masyarakat
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sampah, Novrizal Tahar melanjutkan, KLHK juga akan segera melakukan riset dengan melibatkan para ahli guna menjawab keresahan masyarakat, khususnya terkait isu dioxin pada telur dan tahu yang diproduksi menggunakan bahan bakar sampah plastik.
Tim juga berdialog dengan sekitar 20 pengusaha tahu dari 36 pengusaha yang ada. Diwakili kepala desa, para pengusaha UMKM ini menyadari bahwa bahan bakar dari sampah plastik tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat.
Para pelaku usaha inipun mengaku siap beralih dari bahan bakar sampah plastik menjadi bahan bakar kayu atau alternatif lainnya.
Sebagai percontohan, di desa itu sudah ada satu unit alat yang digunakan untuk pembuatan tahu dan hanya bisa menggunakan bahan bakar kayu bekas. Alat itu tidak bisa menerima bahan bakar plastik dan harganya lebih murah secara operasional. Untuk itu pelaku UMKM mengharapkan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan solusi tungku bakar untuk pembakaran tahu yang lebih ramah lingkungan.
Terkait hal ini KLHK akan berkoordinasi bersama Kemendagri, KemenPDT, dan Pemda terkait kebijakan untuk penyelesaian desa-desa yang masih memanfaatkan sampah limbah plastik, mengingat aktivitas masyarakat dengan memanfaatkan sampah ini sudah ada sejak 30-40 tahun lalu.
''KLHK segera akan mengkaji secara lebih intensif aspek sosial dan teknis berkaitan dengan masalah ini, sekaligus merumuskan solusi, dengan melibatkan para ahli. Nantinya hasil kajian tersebut akan jadi referensi mengambil langkah-langkah setrategis selanjutnya,” kata Novrizal.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich