jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pengelolaaan hutan lestari sepanjang 2023, menunjukkan pencapaian cemerlang.
Pelaksana Tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto mengatakan, hal itu ditandai dengan produktivitas kawasan hutan yang terjaga untuk keberlanjutan usaha kehutanan.
BACA JUGA: MHU-MMSGI Raih PROPER Hijau 2023 dari KLHK
Dia mengatakan akselerasi implementasi model bisnis Multi Usaha Kehutanan pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdampak pada makin inklusifnya pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat.
“Sejumlah indikator menunjukkan kinerja Pengelolaan Hutan Lestari pada tahun 2023 melebihi target,” kata Agus Justianto, dalam siaran persnya, Jumat (28/12).
BACA JUGA: PLN Indonesia Power Raih 13 Proper Emas dari KLHK
Dia menjelaskan sepanjang 2023, luas penanaman dan pengkayaan tanaman di areal PBPH mencapai 667.780 hektare. Artinya 156 persen di atas target yang seluas 428.000 hektare.
Menurut Agus, produksi kayu bulat mencapai 58,13 juta m3 atau 101,9 persen dari target sebanyak 57 juta m3.
BACA JUGA: Menjelang Akhir Tahun, Chandra Asri Group Raih 2 Predikat dari KLHK
"Produksi kayu bulat paling banyak dari hutan tanaman yaitu 89,01persen. Sementara dari hutan alam 7,37 persen, dari BUMN Perhutani sebesar 1,59 persen, dan dari non kehutanan 2,03,” katanya.
Produksi kayu bulat tersebut menjadi bahan baku bagi Industri Pengolahan Hasil Hutan menjadi berbagai produk seperti kayu pertukangan, kayu lapis, kayu serpih, panel kayu, hingga bubur kayu.
Agus menyatakan, selain hasil hutan kayu, produksi hutan lain seperti rotan, gaharu, getah, dan bambu, juga mengalami peningkatan.
Produksinya sepanjang 2023 mencapai 820,2 ribu ton, setara dengan 193 persen dari target sebesar 425 ribu ton.
Lebih lanjut Agus menjelaskan pemberian akses legal berupa Kemitraan Kehutanan pada PBPH mencapai 20.643 hektare sepanjang tahun 2023. Jauh di atas target seluas 15.000 hektare atau mencapai 137,6%.
Kemitraan Kehutanan itu telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) antara masyarakat dengan PBPH kata dia.
Agus mengatakan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui kemitraan kehutanan, sesuai dengan kebijakan untuk memacu implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK).
Dia menyebut PBPH tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kayu, tetapi juga pada hasil hutan nonkayu, termasuk untuk ketahanan pangan, dengan pola agroforestri.
"Implementasi MUK diperlukan karena mampu meningkatkan nilai ekonomi riil kawasan hutan dan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dengan mendorong proses diversifikasi produk hilir,” kata Agus.
Sepanjang 2023, implementasi MUK telah dilaksanakan di 14.078 hektare pada areal PBPH yang berlokasi di 7 provinsi dan 28.203 hektare pada 12 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perhutani dengan multiusaha kehutanan dengan Pola agroforestri salah satunya untuk ketahanan pangan.
Agus menambahkan, implementasi MUK juga telah diterapkan pada areal 64 unit KPH seluas 12.210 hektare pada 14 provinsi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan saat ini iklim usaha hutan lestari semakin positif yang berdampak pada kinerja pengelolaan hutan lestari terus meningkat.
"Kebijakan yang diterapkan oleh KLHK semakin mendorong PBPH untuk berkinerja dengan baik,” ungkapnya.
Ke depan, PBPH akan terus mendukung arahan pengelolaan hutan lestari KLHK. Salah satunya dengan mempercepat implementasi MUK dan melakukan diversifikasi produk industri hasil hutan untuk keberlanjutan usaha kehutanan. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad