jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK berkomitmen untuk memberikan kesempatan para pihak untuk bersama-sama mengelola sumber daya alam dan ekosistem, baik di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE Tahun 2020.
Direktur Jenderal KSDAE Wiratno mengatakan, pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi merupakan salah satu dari sepuluh cara baru pengelolaan kawasan konservasi.
BACA JUGA: Data KLHK Klaim Luas Karhutla 2019 Turun 87,41 Persen Dibanding 2015
"Masyarakat sebagai subjek, jadi masyarakat itu diposisikan sebagai subjek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan," ujar Wiratno saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2019 di Hotel Kartika Candra, Jakarta (23/10).
Kemudian cara itu harus mempertimbangkan prinsip–prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, kerja sama lintas eselon I di KLHK, kerja sama lintas kementerian/lembaga, penghormatan nilai budaya dan adat, kepemimpinan multilevel, pengambilan keputusan berbasis sains, pengelolaan berbasis resort, adanya penghargaan dan pendampingan, serta menjadi organisasi pembelajar.
BACA JUGA: Di Akhir Masa Jabatan Menteri Siti, KLHK Raih Dua Penghargaan
Wiratno juga berpesan agar jajarannya lebih memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dari kerja konservasi, disamping menguasai lapangan dan ketersediaan data.
"Harus sering turun ke lapangan, dengarkan masyarakat, kalau ada masalah, selesaikan bersama-sama," pesan Wiratno.
"Konservasi alam bukan hanya sekadar pekerjaan. Ia adalah jalan hidup yang dipilihkan Tuhan kepada kita. Maka bersyukurlah dengan cara bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas dalam menjalaninya,” tambah dia.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono bahwa selain turun ke lapangan, juga perlu adanya cara kerja dan berpikir yang baru yaitu Adaptif, Produktif, Inovatif, dan Kompetitif (APIK).
Pada kesempatan tersebut, Bambang mengingatkan kembali Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Bapak Presiden menyampaikan kondisi di lapangan agar terjadi konektivitas. Pada kawasan konservasi sudah terlihat sekarang koneksinya dengan pariwisata. Selain itu, investasi dalam hal ini perizinan di kawasan konservasi tidak boleh ada hambatan," ujarnya.
Visi lain yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi yaitu pengembangan sumber daya manusia dan birokrasi melalui cara kerja dan cara berfikir yang baru. Selain itu, penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
"Yang penting dari pelaksanaan Rakornis seperti ini yaitu selain perencanaan yang baik, juga dapat menghasilkan solusi untuk persoalan di tapak," kata Bambang. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan