jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengaku tak habis pikir kenapa Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat, menolak sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung.
Karenanya, Emrus menilai motif politik di balik penolakan Pilkada langsung dan lebih ingin Pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat kental dengan nuansa politis. Sebab, kata Emrus, partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih ini juga menguasai mayoritas suara di DPRD-DRPD. Dengan demikian, mereka akan menguasai atau menempatkan orang-orang mereka menjadi kepala daerah. “Karena DPRD mayoritas mereka kuasai,” kata Emrus di sela-sela sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (21/9).
BACA JUGA: Awas, Bandar Narkoba Incar TKI Jadi Kurir
Emrus melanjutkan, apa yang dilakukan ini ibaratnya seperti teori makan bubur. Dijelaskan bahwa kalau makan bubur itu, maka yang terlebih dahulu dimakan adalah bagian pinggir yang dingin. Kemudian, nanti baru masuk ke tengah. “Kalau Pemda bisa dikuasai, maka kebijakan pemerintahan Jokowi-JK bisa terhambat karena yang jadi gubernur, bupati, wali kota adalah orang-orang yang didukung Koalisi Merah Putih,” kata Emrus.
Otomatis, kata Emrus, yang diusung KMP akan merasa berhutang budi dan bisa menentang kekuasaan atau kebijakan Jokowi-JK “Saya lebih melihat motif politik di sana, bukan persoalan demokrasi atau tidaknya (soal cara pilkada itu),” ujar Emrus.
BACA JUGA: PKS Akan jadi World Class Political Party
Dia menduga agenda KMP itu seperti teori makan bubur. Hanya saja, mereka tidak pernah menyebutkan agenda itu ke publik. “Tapi, kita sebagai akademisi, intelektual bisa menangkap. Sederhana saja, karena DPRD itu dikuasai oleh mereka, jelas mereka akan jadi pemenangnya,” kata Emrus lagi. (boy/jpnn)
BACA JUGA: PKS: Politik Kutu Loncat Sudah Tidak Zaman
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Dukung KPK Tunda Pelantikan Anggota DPR Terjerat Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi