Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Musda II Pemuda/KNPI Papua Barat,Yan Ayomi membeberkan ada sekitar 20 rekomendasi yang dihasilkan dalam Musda KNPI Papua Barat. Dan rekomendasi ini akan menjadi perhatian untuk dilaksanakan.
‘’Rekomendasi-rekomendasi ini merupakan masukan-masukan dari OKP (organisasi kemasyarakatan Pemudaan) dan DPD KNPI kabupaten/kota dan DPD KNPI provinsi, ujar Yan dalam jumpa pers di Hotel Mulia.
Selain mendukung percepatan pemekaran Provinsi PBD, Musda KNPI juga merekomendasikan pemekaran sejumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi Papua Barat, diantaranya pembentukan Kota Manokwari, Kabupaten Muskona (Bintuni),Kokas (Bintuni) dan Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak (Manokwari).
Sekretaris (demisioner) DPD KNPI Papua Barat,Amin Ngabalin menambahkan, aspirasi pemekaran Provinsi Ppaua Barat Daya sudah sangat gencar disuarakan oleh masyarakat di wilayah Sorong Raya, sehingga DPD KNPI menangkap aspirasi ini untuk diperjuangkan bersama,tanpa ada kepentingan lain.
Menurut Amin, ada sejumlah pertimbangan mengapa Musda II KNPI Papua Barat merekomendasikan pemekaran Provinsi PBD dan pembentukan kabupaten/kota lainnya. Diharapkan dengan pemekaran nanti dapat mempercepat pembangunan serta pelayanan pada masyarakat lebih baik lagi.
“Tidak ada kepentingan lain. Demi kepentingan percepatan pembangunan dan pelayanan di Sorong Raya, maka pemekaran Provinsi Papua Barat Daya harus segera direalisasikan. Kota Sorong sudah sangat layak menjadi ibukota provinsi, apalagi yang mau ditunggu,” tandasnya.
Wakil Ketua MPI (Majelis Pemuda Indonesia) yang juga demisioner, Ismail Sirfefa mengatakan,perlu ada pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepala burung Papua sehingga pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sudah selayaknya diwujudkan. “Tidak ada tendensi apa-apa,subtansi dari pemekaran hanya ingin mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Lebih jauh Yan Ayomi menuturkan,ada sejumlah rekomendasi lainnya, diantaranya,ketua terpilih DPD KNPI Papua Barat (Hermus Indou) memperjuangkan pembangunan gedung atau kantor bagi KNPI kabupaten/kota, juga dapat menyediakan tempat/kantor memadai bagi OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda). “Musda II juga merekomendasikan agar kader-kader pemuda dapat terdistribusi di birokrasi pemerintahan baik daerah maupun pusat,” pungkasnya. (lm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Limbah Buat Puluhan Warga Terserang DBD
Redaktur : Tim Redaksi