jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi (Koalisi Aspirasi), mendorong penyelenggaraan Pilkada inklusif sebagai jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan. Hal ini termasuk bagi mereka yang rentan terdiskriminasi.
"Juga memastikan agenda advokasi agar para calon gubernur dan wakil gubernur menjadikan agenda pembangunan inklusi sosial," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan dalam diskusi virtual, Jumat (26/7).
BACA JUGA: Maju Pilkada Bogor 2024, Rena Da Frina Mengajukan CLTN
Koalisi Aspirasi terdiri dari SETARA Institute, Transparency Internasional, Aliansi Jurnalis Independen-AJI dan Perludem bersama Koalisi Aspirasi Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.
Tiga perwakilan Koalisi Aspirasi dari tiga provinsi menyampaikan agenda pembangunan inklusi sosial yang memastikan keterlibatan pembangunan kelompok rentan dan terdiskriminasi, juga perlindungan terhadap kelompok rentan terdiskriminasi harus menjadi agenda bersama.
BACA JUGA: Demokrat Serahkan Rekomendasi 56 Calon Kepala Daerah Pilkada 2024, Inilah Jagoannya
"Perlindungan kelompok disabilitas dan perlindungan anak menjadi capaian pemerintah daerah yang paling maju, yang diindikasikan dengan regulasi dan program yang memastikan hak mereka," ungkapnya.
Pemajuan kesetaraan perempuan dan keadilan gender masih menjadi pekerjaan rumah. Sementara jaminan kebebasan bagi kelompok agama dan kepercayaan minoritas masih menjadi isu yang mendesak untuk direspons.
BACA JUGA: Cheryl Tanzil PSI Sebut Golkar Ragu Usung RK di Pilkada Jakarta 2024
"Isu inklusi masyarakat adat dan ragam gender menjadi yang paling belum memperoleh perhatian," ujar Halili.
Dia mengatakan, Koalisi Aspirasi telah bekerja selama lebih kurang 1 tahun dengan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas, training, dialog kebijakan, peningkatan jejaring LSM di daerah, advokasi kebijakan, dan merajut kebersamaan advokasi lintas kelompok minoritas, rentan dan terdiskriminasi.
Advokasi inklusi sosial yang dilakukan SETARA Institute di 3 provinsi, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat melibatkan 95 organisasi masyarakat sipil, 13 orang pegiat inklusi, 10 elemen pemerintah dan menjangkau 24 varian kelompok sosial.
Mereka merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil serta para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan agenda Pilkada serentak 2024.
"Jejak kerja Koalisi Aspirasi diharapkan mampu memastikan Pilkada yang inklusif dan mainstreaming agenda pemajuan inklusi sosial baik dalam debat kandidat dan agenda calon gubernur-wakil gubernur maupun landasan sosio-politik perencanaan pembangunan daerah," imbuh dia.
Koalisi Aspirasi di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat telah memastikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau KIP Aceh untuk memasukkan agenda pembangunan inklusi sosial dalam debat calon kandidat.
Sementara, SETARA Institute merencanakan adanya lanjutan dari town hall meeting atau debat terbuka di tiga provinsi terkait agenda inklusi sosial. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad