jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Zaenal A Budiyono menilai Pilkada 2018 menjadi bukti konstelasi di antara partai politik sangat cair. Sebab, partai yang selama ini dianggap berseberangan justru bisa kompak mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama.
Pandangan Zaenal merujuk pada koalisi partai pendukung duet Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). Gerindra memutuskan bergabung dengan koalisi PDIP-PKB yang sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan diri mengusung Saifullah Yusuf.
BACA JUGA: Oknum Gerindra Berinisial F Peras La Nyalla, Ada 13 Bukti
“Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik kita tidak hanya cair, melainkan tidak memiliki basis ideologi yang jelas, solid dan konsisten. Yang ada hanya kepentingan elektoral sesaat atau kepentingan pragmatis lainnya,” ujar Zaenal, Kamis (11/1).
Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia itu menambahkan, kerja sama politik antara Gerindra dengan PDIP bukan hal baru. Sebab, kedua partai itu pada Pemilu Presiden 2009 berkoalisi mengusung duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Jokowi Dinilai Main Dua Kaki, Nih Respons Anak Buah Megawati
Zaenal A Budiyono. Foto: dokumen pribadi for JPNN
BACA JUGA: La Nyalla: Saya Bego Kalau Masih Mau Dukung Prabowo
Kerja sama itu juga berlanjut. Pada 2012 ketika PDIP dan Gerindra mengusung duet Joko Widodo-Basuki T Purnama pada Pilgub DKI.
Zaenal yang kini memimpin Developing Countries Studies Center (DCSC) menambahkan, sebenarnya langkah Gerindra membangun poros koalisi baru bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan langkah positif. Sebab, hal itu merupakan ikhtiar positif untuk melembagakan tradisi oposisi politik.
Hanya saja, sistem politik di Indonesia memang tak mengenal oposisi murni. Imbasnya, langkah sebagai oposisi tak bisa permanen.
“Maka yang terjadi hanya manuver benci tapi rindu. Kadang bertemu, di saat yang lain berpisah. Pertimbangannya tidak jelas, hanya kesamaan kepentingan jangka pendek," tuturnya.
Untuk Pilgub Jatim, sambung Zaenal, Gerindra memang gagal melahirkan poros baru untuk mengusung pasangan calon yang akan menyaingi Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Tapi, katanya, Gerindra justru terkesan asal memutuskan dukungan pada detik-detik terakhir.
“Harusnya bila mereka memiliki ideologi dan pandangan politik yang berbeda, tidak harus asal mendukung di detik-detik terakhir. Bahkan bila poros baru gagal, tidak mencalonkan juga tidak jadi soal. Kan bisa mengomunikasikannya ke publik bahwa poros gagal terbentuk karena perbedaan ideologi dan visi,” ulasnya.
Karena itu Zaenal juga mengharapkan adanya pelembagaan tradisi beroposisi. Hal itu bisa diatur dalam undang-undang sehingga publik akan benar-benar mampu membedakan ideologi dan kepentingan partai-partai politik yang ada.
“Kalau sistem seperti sekarang, partai politik dipaksa bermain pada level yang rendah, yaitu pragmatisme semata untuk memenangkan pemilihan. Tidak lebih dari itu. Padahal seharusnya pilkada dimaknai dengan tawaran adu program dengan kualitas tinggi, dan juga cara meraihnya yang berbeda-beda, namun tujuannya sama yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... La Nyalla: Bukannya Tak Sanggup, Tapi…
Redaktur & Reporter : Antoni