jpnn.com - PASCA penetapan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7, konstelasi politik di tingkat lokal mulai bergerak.
-------------------------------
BACA JUGA: Prediksikan Akan Ada Kuda Hitam di Bursa Calon Sekjen PKB
Oleh Asrinaldi A - Dosen FISIP Unand, Peneliti SpekPol Institut
BACA JUGA: Empat Nama Mulai Ramaikan Bursa Calon Sekjen PKB
------------------------------
Salah satu yang patut dicermati adalah adanya keinginan partai politik yang tergabung dengan koalisi merah putih untuk tetap mempertahankan koalisinya secara permanen dan melebarkan kerjasamanya hingga ke daerah. Bagi elite partai koalisi merah putih yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, kerjasama ini menjadi penting mengingat tahun 2015 ada sejumlah pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
BACA JUGA: DPD Gembleng Calon Senator 2014-2019
Tentu, mereka berharap dengan koalisi ini akan lebih mudah memenangi sejumlah pemilihan di daerah. Namun, pertanyaannya, apakah mungkin koalisi merah putih di daerah ini akan solid dalam menghadapi kontestasi politik lokal yang mulai dinamis?
Jika dicermati pernyatan petinggi partai koalisi merah putih di pusat sepertinya ada keyakinan mereka bahwa soliditas partai koalisi ini akan sampai ke daerah. Bahkan konon kabarnya sudah ada pembicaraan tingkat awal para elite politik ini untuk mencari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bisa diajukan tahun depan.
Kita bisa memaklumi dinamika ini karena besarnya keinginan elite partai koalisi merah putih untuk berperan dalam proses pemilihan gubernur Sumatera Barat.
Namun, soliditas komitmen koalisi merah putih di tingkat lokal ini bisa saja teruji seiring dengan berjalannya waktu, terutama menjelang pemilihan kepala daerah dilanaksanakan. Ini cukup beralasan bahwa aktivitas berpolitik ini sangatlah dinamis sehingga tidak satu pun orang dapat meyakini komitmen dari partai koalisi akan selalu satu suara dalam proses pemilihan gubernur mendatang.
Apalagi untuk Sumatera Barat, beberapa partai peserta koalisi merah putih ini memang memiliki jumlah kursi yang signifikan untuk mengajukan nama gubernur yang akan mereka usung. Sebut saja, Golkar dengan 9 kursi, namun dengan jumlah suaranya yang mencapai 15 persen dari suara sah yang ada, maka partai ini dapat mengusung sendiri calon gubernurnya.
Begitu juga dengan Gerindra dengan 8 kursi DPRD juga punya peluang besar untuk mengusung satu nama untuk calon gubernur dengan menambah 2 kursi saja dari partai lain. Belum lagi PPP yang juga memperoleh 8 kursi tentu juga berpikir mencari 2 kursi untuk dapat mengusulkan pasangan gubernur dan wakil gubernur.
Di samping itu juga ada PKS dengan 7 kursi, saat ini berkuasa memiliki calon petahana dengan peluang yang besar tentu tidak akan diam membiarkan calon lain menjadi kepala daerah. Dengan mencari dukungan 3 kursi lagi, bukan tidak mungkin bagi PKS untuk terus mengajukan calonnya dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Singkatnya, akan sulit bagi partai koalisi merah putih untuk menyatukan sikap politiknya dengan hanya mengusung hanya satu pasang calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah tersebut. Dari aspek ini saja soliditas partai pendukung koalisi merah putih akan teruji kesetiaannya.
Belum lagi adanya deal-deal politik terkait dengan tawaran elite di luar peserta koalisi merah putih yang bisa saja menjanjikan sesuatu yang lebih besar kepada elite partai koalisi merah putih. Sedikit banyaknya ini mempengaruhi soliditas koalisi merah putih di daerah.
Perlu diketahui, pada mula terbentuknya koalisi merah putih ini hanya dengan satu tujuan, yaitu mengusungkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan memenangkan pemilihan presiden. Namun, ketika tujuan itu tidak tercapai, koalisi ini mengubah tujuannya menjadi kekuatan pengimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah ini semakin terlihat ketika koalisi merah putih ini dapat menggiring anggota DPR untuk mengesahkan UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengubah ketentuan mekanisme pemilihan pimpinan DPR, komisi, dan alat kelengkapan DPR lainnya.
Dari aspek ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa tujuan koalisi merah putih sudah bergeser kepada tujuan lain. Walaupun sebagian besar masyarakat memahami pengesahan UU ini bagian dari “politik akal-akalan” partai koalisi merah putih agar mereka lebih leluasa menjadi “oposisi” untuk menghadapi pemerintahan Jokowi-JK nantinya.
Akan tetapi, yang perlu dipahami bawah isu politik di tingkat nasional yang merekatkan koalisi merah putih ini jelas berbeda dengan isu politik yang ada di tingkat lokal. Perbedaan isu-isu politik di Sumatera Barat ini menyebabkan ikatan yang terbangun di antara partai koalisi merah putih ini menjadi lemah.
Apalagi jika komunikasi yang terjalin di antara sekretariat koalisi merah putih di Jakarta tidak sampai ke daerah, maka kebersamaan dalam mencapai tujuan koalisi ini semakin sulit diwujudkan.
Sebagaimana diketahui bahwa isu politik di Sumatera Barat sangatlah beragam karena muncul dari dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari partai politik yang ada. Misalnya, tentang penilaian pembangunan di Sumatera Barat, politisasi birokrasi, isu-isu kedaerahan lainnya hingga isu terkait dengan figur yang layak sebagai gubernur Sumatera Barat ke depan.
Khusus isu mengenai figur gubernur Sumatera Barat ini, setiap partai peserta koalisi merah putih tentu punya penilian sendiri yang sulit disatukan pendapatnya. Apalagi dengan perolehan kursi yang ada di DPRD sekarang ini, tentu partai politik mulai mengkalkulasikan peluang untuk mengajukan nama-nama yang potensial mengadangkan partai politik mereka di Sumatera Barat.
Jadi jelas, sepanjang isu-isu yang dianggap penting ini berbeda cara partai memandangnya, maka soliditas partai koalisi merah putih ini justru akan semakin lemah.
Bahkan, jamak diketahui bahwa soliditas ikatan politik di antara partai peserta koalisi sangat bergantung pada kepentingan politik masing-masing. Sepanjang kepentingan peserta koalisi dapat diakomodasi, maka soliditas koalisi merah putih dapat dipertahankan.
Apalagi tahun depan akan ada sejumlah pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang menggoda bagi partai koalisi merah putih untuk turut mengusung kader-kader terbaik mereka. Wallahua’lam ***
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Butuh Klarifikasi soal Permintaan Golkar Agar Coret Nusron Cs
Redaktur : Tim Redaksi