jpnn.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berjanji akan membenahi pembiayaan politik di Indonesia. Sebab, biaya politik saat ini menggiring seseorang kontestan politik terjerembab dalam kasus korupsi.
Sandiaga menyampaikan hal tersebut untuk mengomentari ratusan ribu amplop bercap jempol yang rencananya disiapkan mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, untuk serangan fajar pemilihan umum (Pemilu) 2019.
BACA JUGA: Respons Fahri Hamzah soal Pak Luhut Ketahuan Berikan Amplop ke Kiai demi Baju Putih
BACA JUGA: Kode 'Cap Jempol' di Amplop Serangan Fajar Bowo
"Sudah kami sampaikan bahwa pembiayaan politik ini harus dibenahi, makanya Prabowo dan Sandiaga akan bersama-sama dengan DPR nanti, akan mengubah cara pembiayaan politik ini," kata Sandiaga ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (3/4).
BACA JUGA: Kinerja Jokowi Puaskan Masyarakat, Elektabilitas Prabowo Tak Sampai 40%
Hukuman bakal berlaku keras ketika pembiayaan politik diubah. Menurut Sandiaga, negara bisa menghukum sebuah partai dengan menggugurkan keikutsertaan dalam pemilu ketika kadernya terjerat korupsi.
"Setelah nanti kami akan ubah tentang mekanisme pembiayaan politik kalau masih ada partai politik yang korupsi menggunakan dana masyarakat untuk kegiatan politiknya, kami sanksi tegas. Kalau sesuai dengan konsep itu, partainya harus digugurkan tidak boleh ikut pemilu," ucap Sandi sapaan akrab Sandiaga.
BACA JUGA: Sebelum Dipukuli Pendukung Prabowo, Yuli Dipaksa Buka Kaus Bergambar Jokowi
BACA JUGA: Bowo Sidik Disebut Gunakan Duit Suap untuk Serangan Fajar, Golkar Membela Diri
Dia mengaku tidak terima uang rakyat justru dikorupsi untuk kepentingan politik praktis. Semestinya, uang yang mengalir ke koruptor, bisa digunakan untuk kepentingan rakyat seperti membantu petani.
"Mestinya buat petani, dikorupsi untuk digunakan apa? Membeli suara. Itu cara yang sangat membodohi masyarakat. Mari kita hentikan seperti itu," ucap dia.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah sebelumnya menyatakan terdapat cap jempol pada ratusan ribu amplop yang rencananya disiapkan mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso, untuk serangan fajar pemilihan umum (Pemilu) 2019.
"Tidak ada nomor urut, yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut," kata Febri ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (2/4). (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Elektabilitas Ungguli Prabowo Lagi, TKN: Rakyat Berempati
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan