jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen menjaga tingkat inflasi tetap terkendali melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Realisasi inflasi terjaga rendah dan stabil pada rentang target sasaran nasional 2,5%±1%, yaitu sebesar 2,12% (yoy), pada Agustus 2024. Hal itu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,05% (yoy) pada Kuartal II-2024.
BACA JUGA: Kemenko Perekonomian Sebut Market Mobil Hybrid Sudah Terbentuk, Tetapi
Tingkat inflasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting. Tetapi, pengendalian inflasi pangan menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya disparitas harga antar daerah dan volatilitas antar waktu.
Salah satu penyebabnya, yaitu anomali cuaca yang sulit diprediksi, serta ketersediaan infrastruktur teknologi pertanian yang masih belum memadai, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).
BACA JUGA: Wamentan Minta Pompanisasi Dimaksimalkan demi Stabilitas Pangan di Jabar
“Upaya menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan penting untuk ditingkatkan agar kestabilan harga tetap terjaga, dan juga untuk menjaga ketersediaan pangan antarwilayah di Sulampua. Kemudian, diperlukan juga penguatan data neraca pangan,” ungkap Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID Wilayah Sulampua, di Kota Gorontalo, Kamis (26/9).
Pemerintah dan Bank Indonesia melihat pentingnya sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas inflasi pangan, sehingga diperlukan koordinasi khusus yang dilakukan dalam Rakor TPIP-TPID Wilayah Sulampua, yang merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk mencapai sinergitas tersebut.
BACA JUGA: Pengamat Puji Gagasan Visioner Arinal untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan di Provinsi Lampung
Pada Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua tersebut telah disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depannya untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan.
Di antaranya penguatan sarana, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi berbasis digital di Sulampua, memperluas program Mini Distribution Center (MDC) atau “Kios Penyeimbang”, meningkatkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam rangka pengendalian inflasi intra Sulampua, serta mengembangkan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh provinsi Sulampua.
Lebih lanjut, untuk memitigasi risiko gagal panen, pemanfaatan asuransi bagi petani dan nelayan, serta penyediaan sumber-sumber pembiayaan pada beberapa komoditas pangan strategis akan terus dilakukan.
Dukungan akses pembiayaan di antaranya diberikan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan maupun Kredit Usaha Alsintan (Alsintan).
“Dengan adanya penyaluran KUR untuk nelayan, diharapkan akses ke pembiayaan dalam memperoleh modal kerja dapat memajukan sektor perikanan di Wilayah Sulampua,” lanjut Deputi Ferry.
Rakor TPIP-TPID di Wilayah Sulampua ini dilaksanakan beriringan dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada GNPIP tersebut, dilaksanakan penguatan komitmen penyaluran pembiayaan sektor perikanan dan pengembangan sistem neraca pangan, penandatanganan KAD di wilayah Sulampua, dan penyerahan bantuan sarana prasana kepada kelompok tani.
Kegiatan GNPIP dibuka oleh sambutan Pj. Gubernur Provinsi Gorontalo Moh. Rudy Salahuddin, yang menyampaikan bahwa pentingnya pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulampua, baik dari sisi produksi maupun distribusi pangan tersebut.
"Optimalisasi TPIP-TPID dalam pengendalian inflasi menjadi sangat penting, khususnya dalam distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan pangan. Kerja sama seluruh pihak sangat diperlukan untuk menjaga inflasi dalam rentang sasaran, agar tercapai pembangunan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj. Gubernur Rudy.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan bahwa agenda GNPIP yang dilakukan bersamaan dengan Rakor TPIP-TPID Wilayah Sulampua tersebut akan terus dilanjutkan untuk debottlenecking berbagai tantangan di daerah yang menjadi perhatian Pemerintah dan Bank Indonesia.
“Upaya pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan satu pihak saja, perlu sinergi pusat dan daerah agar program pengendalian inflasi yang dilakukan di daerah dapat dijalankan lebih baik, khususnya dalam stabilisasi pasokan dan distribusi pangan,” tutur Deputi Destry.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni antara lain Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Kepala Grup Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Koordinator Wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulampua, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Harga Pangan Bapanas.
Kemudian, Pimpinan Wilayah Bulog Gorontalo, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sulampua, dan perwakilan TPID se-Sulampua. (jpnn.com)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Djainab Natalia Saroh, Djainab Natalia Saroh